Indonesia, Kongo perkuat kerja sama kehutanan di COP31

Indonesia, Kongo perkuat kerja sama kehutanan di COP31
Indonesia-Kongo sinergi COP31

Indonesia dan Republik Kongo sedang menyelaraskan agenda kerja sama kehutanan dalam forum COP31 UNFCCC di Jakarta, dengan fokus pada akses pasar produk kayu lestari dan penguatan tata kelola rantai pasok. Pembahasan itu juga mencakup peluang kerja sama pada pengelolaan gambut dan mangrove, di tengah dorongan kedua negara untuk menghubungkan tanggung jawab iklim dengan manfaat ekonomi.

Sorotan

  • Indonesia dan Republik Kongo memperkuat koalisi Broader Market Recognition Coalition di COP31 untuk mengakselerasi pengakuan internasional pengelolaan hutan lestari.
  • Koalisi mendorong pengurangan hambatan nontarif agar produk hutan lestari terverifikasi dari anggota mendapat akses pasar konsumen internasional yang setara.
  • Kerja sama diperluas ke pengembangan sistem penelusuran produk hutan, pengelolaan gambut, dan mangrove, mendukung keberlanjutan serta target ekonomi dan iklim.

Fokus kerja sama dan agenda koalisi

Sebagaimana diberitakan Okezone Economy Indonesia, isu ini mengemuka dalam pertemuan bilateral Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo Rosalie Matondo di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31, Selasa 10 November 2026.

Dalam keterangan tertulisnya tertanggal Kamis 12/10/2026, Rohmat mengatakan Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global sebagai penjaga dua bentang hutan tropis penting dunia. Ia menyebut pertemuan tersebut menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi bersama dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan.

Pembahasan berfokus pada Broader Market Recognition Coalition, koalisi negara produsen kayu tropis yang dibentuk pada 2023 oleh Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia. Koalisi itu mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap sistem pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan masing-masing negara produsen.

Dampak bagi akses pasar dan ketertelusuran

Indonesia menilai suara bersama di dalam koalisi dapat mendorong pasar konsumen internasional mengurangi hambatan nontarif, sehingga produk hutan lestari yang telah terverifikasi mendapat akses pasar yang setara.

Di bidang ketertelusuran, Indonesia menyatakan siap menjajaki kerja sama praktis untuk mengembangkan dan memperkuat sistem penelusuran produk hutan dari sumber hingga pasar. Langkah ini dapat memperkuat posisi sektor kehutanan kedua negara dalam memenuhi tuntutan pasar global yang semakin menekankan keberlanjutan dan transparansi rantai pasok.

Selain perdagangan produk kayu lestari, agenda kerja sama juga merambah pengelolaan gambut dan mangrove. Cakupan itu menunjukkan bahwa pembicaraan tidak hanya menyoroti komoditas kehutanan, tetapi juga aspek perlindungan ekosistem yang terkait dengan target iklim dan pemanfaatan ekonomi jangka panjang.

Seperti kami catat sebelumnya, target hilirisasi nasional Indonesia hingga 2040 juga mencakup sektor kehutanan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.