OJK perketat pengawasan TAFS terkait tata kelola penagihan dan pengawasan pihak ketiga

Traders Union
Semua berita
Regulator
OJK perketat pengawasan TAFS

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Parshwa Turakhiya

27.06.2026

OJK perketat pengawasan TAFS terkait tata kelola penagihan dan pengawasan pihak ketiga — OJK perketat pengawasan TAFS

Otoritas Jasa Keuangan menuntaskan pendalaman atas dugaan tindak kekerasan dalam proses penarikan agunan kendaraan yang melibatkan mitra PT Toyota Astra Financial Services di Serang, Banten. Hasilnya mendorong penguatan tata kelola penagihan, pengawasan pihak ketiga, dan kewajiban penyampaian rencana aksi perbaikan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Sorotan

OJK menemukan indikasi pelanggaran oleh pihak ketiga penagih TAFS dan dugaan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin pada pendalaman 27 Juni 2026.
TAFS wajib menyerahkan rencana aksi perbaikan tata kelola penagihan dan pengawasan pihak ketiga dalam tujuh hari kerja serta melaporkan pelaksanaannya dalam 30 hari kerja.
OJK akan meningkatkan pengawasan dan menegaskan perusahaan pembiayaan tetap bertanggung jawab atas penagihan, dengan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.

Hasil pendalaman dan tindak lanjut pengawasan

Seperti disampaikan Otoritas Jasa Keuangan dalam siaran pers tertanggal 27 Juni 2026, pendalaman dilakukan atas data, dokumen, serta keterangan pengurus PT Toyota Astra Financial Services, atau TAFS, sebagai tindak lanjut pemanggilan sebelumnya pada 8 Juni 2026 dan pembaruan informasi pada 22 Juni 2026 di Jakarta.

Dari pendalaman tersebut, OJK menyatakan terdapat indikasi bahwa tindakan petugas lapangan dari pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama antara TAFS dan pihak ketiga maupun Standar Operasional Prosedur penarikan agunan yang telah ditetapkan perusahaan. OJK juga memperoleh informasi mengenai dugaan pengalihan objek jaminan fidusia dari debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan TAFS dan tanpa penyerahan dokumen kepemilikan kendaraan.

Terkait dugaan tindak kekerasan, OJK menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya. Sebagai tindak lanjut, TAFS telah melaporkan berbagai langkah perbaikan kepada OJK, termasuk penelaahan internal, langkah korektif, penghentian kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, penyampaian data dan klarifikasi, serta pelaporan berkala atas perkembangan penanganan kasus.

Dampak bagi industri pembiayaan dan pelindungan konsumen

OJK meminta TAFS melakukan evaluasi menyeluruh atas tata kelola kegiatan penagihan dan penarikan agunan, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tenaga penagihan internal maupun pihak ketiga. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, TAFS diwajibkan menyampaikan rencana aksi perbaikan dalam tujuh hari kerja dan melaporkan pelaksanaannya paling lama 30 hari kerja kepada OJK.

Rencana aksi itu minimal mencakup penguatan tata kelola, pengawasan terhadap pihak ketiga, penyempurnaan prosedur penagihan dan penarikan agunan, serta mekanisme pemantauan dan pelaporan. OJK menyatakan akan melakukan pengawasan intensif, dan jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, otoritas akan mengambil tindakan pengawasan tegas dan atau mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya.

OJK menegaskan perusahaan pembiayaan tetap bertanggung jawab atas seluruh proses penagihan dan penarikan agunan, termasuk saat menggunakan tenaga penagihan internal atau pihak ketiga. Otoritas juga mengimbau debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan, tidak mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis, dan mengedepankan komunikasi dengan perusahaan pembiayaan bila mengalami kesulitan pembayaran, sementara masyarakat diminta berhati-hati membeli objek jaminan fidusia tanpa dokumen kepemilikan kendaraan. OJK menambahkan akan terus memperkuat pengawasan praktik penagihan di industri pembiayaan guna memastikan tata kelola yang baik, kepatuhan aturan, dan pelindungan konsumen.

Pendalaman OJK atas dugaan kekerasan dalam eksekusi penarikan agunan kendaraan di Serang yang melibatkan mitra pihak ketiga PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) sebelumnya kami soroti sebagai bagian dari intensifikasi pengawasan tata kelola penagihan di industri pembiayaan. Dalam ulasan itu, OJK menemukan indikasi pelanggaran perjanjian kerja sama dan SOP internal TAFS oleh petugas lapangan, sekaligus mengungkap dugaan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dan tanpa penyerahan BPKB.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?