OJK perkuat tata kelola dan manajemen risiko lewat Risk and Governance Summit 2026

Traders Union
Semua berita
Regulator
OJK perkuat tata kelola dan manajemen risiko

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

14.07.2026

OJK perkuat tata kelola dan manajemen risiko lewat Risk and Governance Summit 2026 — OJK perkuat tata kelola

Di tengah risiko global yang makin kompleks, Otoritas Jasa Keuangan memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan budaya integritas untuk menopang ketahanan sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Langkah ini ditegaskan melalui penyelenggaraan Risk and Governance Summit 2026 di Jakarta yang juga menyoroti risiko siber, kecerdasan artifisial, perubahan regulasi, geopolitik, dan perubahan iklim.

Sorotan

OJK melalui Risk and Governance Summit 2026 menegaskan penguatan governance, risk, and compliance sebagai fondasi utama menjaga ketahanan organisasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sektor keuangan nasional menghadapi risiko siber, penyalahgunaan AI, perubahan regulasi, serta ketidakpastian geopolitik yang menuntut transformasi tata kelola dan manajemen risiko untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045.
Risk and Governance Summit 2026 diikuti lebih dari 20.000 peserta, menghadirkan panel dan kompetisi inovasi dengan 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi, menyoroti pentingnya digital trust dan ethical governance.

Agenda penguatan tata kelola di Jakarta

Menurut OJK.go.id, mengutip siaran pers Otoritas Jasa Keuangan, forum Risk and Governance Summit 2026 menjadi wadah untuk menegaskan bahwa penguatan governance, risk, and compliance kini berperan lebih luas daripada sekadar fungsi kepatuhan. OJK menilai kerangka tersebut menjadi fondasi utama untuk menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena mengatakan penerapan tata kelola yang kuat menjadi faktor kunci agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil konkret.

Menurut Sophia, percepatan dan kompleksitas lanskap risiko global menuntut organisasi terus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko. Ia menyoroti risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial, perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, serta perubahan iklim sebagai tantangan utama yang perlu diantisipasi.

OJK juga menyatakan penguatan GRC sejalan dengan Asta Cita ketujuh pemerintah yang menekankan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui forum ini, OJK berharap gagasan dan praktik terbaik yang berkembang dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat akuntabilitas dan mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

Dampak bagi sektor keuangan dan transformasi digital

Dalam forum yang sama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Ferry Irawan menekankan bahwa tata kelola yang baik menjadi fondasi kredibilitas kelembagaan, kepastian berusaha, dan peningkatan kepercayaan investor. Ia menambahkan konsep future-ready governance perlu mampu mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama saat ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global membuat risiko kian saling terhubung.

Menteri Komunikasi dan Digital yang diwakili Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan transformasi digital perlu menjadi pengungkit produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tata kelola yang baik tidak menghambat inovasi, melainkan membangun kepercayaan sehingga kepatuhan dapat menjadi pendorong inovasi berkelanjutan.

RGS 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel dan sesi GRC insight yang membahas transparansi organisasi serta pembangunan value-driven culture untuk mendukung kinerja berkelanjutan. Forum hybrid ini diikuti lebih dari 20.000 peserta dari kalangan pimpinan lembaga jasa keuangan, asosiasi profesi GRC, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan lain, dengan pembicara dari dalam dan luar negeri termasuk Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, UNOPS, Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sebagai bagian dari dorongan inovasi di sektor jasa keuangan, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 bertema Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia's Future. Kompetisi itu menarik 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang menurut OJK mencerminkan tingginya antusiasme generasi muda dalam mengembangkan inovasi di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani, kami mengulas dugaan skema pemotongan insentif pegawai dan aliran dana yang memanfaatkan mekanisme birokrasi formal. Kasus tersebut menegaskan bagaimana lemahnya pengawasan dan dominasi politik di daerah dapat memperbesar risiko korupsi yang terstruktur dan berulang.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?