Sidang gratifikasi DJBC ungkap ketiadaan bukti penyerahan dana informan

Traders Union
Semua berita
Regulator
Sidang gratifikasi DJBC

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Parshwa Turakhiya

19.10.2026

Sidang gratifikasi DJBC ungkap ketiadaan bukti penyerahan dana informan — Dana informan tanpa bukti

Persidangan dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta Pusat menyoroti kelemahan pembuktian dalam penyaluran dana untuk informan. Seorang pegawai intelijen cukai menyatakan dana diajukan dan dicairkan melalui mekanisme administrasi, tetapi tidak ada bukti langsung bahwa uang tunai itu benar-benar diserahkan kepada penerima.

Sorotan

Akhmad Zulfan Rosadi menyatakan di Pengadilan Tipikor 19 Oktober 2026 tidak ada bukti penyerahan tunai kepada informan dalam kasus gratifikasi Budiman Bayu Prasodjo.
Pembayaran tunai kepada informan menggunakan Dana Operasional Kegiatan Pengamanan Kekayaan Negara (DOKPPN) dilakukan atas persetujuan Budiman Bayu, Sisprian, dan Ari Kusnianingsih.
Zulfan mengajukan dana informan sebanyak lima kali tahun lalu dan seluruh pengajuan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif meskipun tanpa bukti penyerahan langsung.

Rincian kesaksian dan alur pencairan dana

Seperti diberitakan Kompas, Akhmad Zulfan Rosadi, Pegawai Pelaksana Intelijen Cukai DJBC, mengatakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin, 19 Oktober 2026, bahwa ia tidak memiliki bukti penyerahan uang secara langsung kepada informan dalam perkara dugaan gratifikasi dengan terdakwa Budiman Bayu Prasodjo.

Dalam keterangannya, Zulfan menjelaskan pembayaran kepada informan dilakukan menggunakan uang tunai rupiah. Sebelum dana dicairkan, ia mengajukan permintaan kepada atasannya saat itu, mantan Kepala Seksi Intelijen Budiman Bayu Prasodjo, lalu menemui pegawai Bea dan Cukai Ari Kusnianingsih untuk mengurus administrasi pencairan dana.

Menurut Zulfan, dokumen persetujuan uang muka ditandatangani oleh tiga pihak, yaitu Budiman Bayu, Sisprian, dan Ari. Setelah dana diterima, uang tersebut dibawa secara tunai untuk diserahkan kepada informan, namun ia kembali menegaskan tidak ada bukti langsung yang menunjukkan penyerahan itu telah terjadi.

Implikasi tata kelola dana operasional

Keterangan di persidangan juga menunjukkan kebutuhan itu dibiayai dengan Dana Operasional Kegiatan Pengamanan Kekayaan Negara, atau DOKPPN, yang sebelumnya dikelola Ari Kusnianingsih. Zulfan mengatakan ia hanya menyampaikan kepada Ari bahwa seluruh uang yang diterimanya sudah diserahkan, sementara dokumen pertanggungjawaban kemudian dibuat untuk melengkapi administrasi penggunaan dana tersebut.

Zulfan mengungkapkan dirinya mengajukan dana untuk membayar informan sebanyak lima kali pada tahun sebelumnya. Ia menyatakan seluruh pengajuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, meski kesaksiannya menegaskan tidak ada bukti langsung penyerahan uang kepada informan, sebuah hal yang dapat menjadi sorotan terhadap kontrol internal dalam penggunaan dana operasional di lingkungan DJBC.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan BNPB, kami mengulas dorongan penyusunan peta jalan pencegahan korupsi agar penggunaan anggaran dapat diawasi dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Kami juga mencatat desakan agar dilakukan audit menyeluruh tata kelola keuangan BNPB serta perkembangan penetapan tersangka, yang mempertegas pentingnya kontrol internal untuk mencegah penyalahgunaan dana darurat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?