Surabaya perkuat inklusi keuangan, raih TPAKD Award 2026 terbaik Jawa-Bali

Traders Union
Semua berita
Regulator
Surabaya raih TPAKD Award 2026

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Eugene Komchuk

28.10.2026

Surabaya perkuat inklusi keuangan, raih TPAKD Award 2026 terbaik Jawa-Bali — Surabaya juara TPAKD 2026

Penghargaan TPAKD Award 2026 menempatkan Surabaya sebagai kota terbaik di wilayah Jawa-Bali setelah pemerintah kota menjalankan strategi perluasan akses keuangan yang dikaitkan dengan penguatan ekonomi warga. Capaian itu ditopang tujuh program unggulan sepanjang 2025, mulai dari penguatan data digital, pembiayaan UMKM, hingga digitalisasi pembayaran dan edukasi investasi.

Sorotan

Surabaya meraih TPAKD Award 2026 terbaik Jawa-Bali berkat tujuh program unggulan yang memperluas akses keuangan dan memberdayakan 5.734 UMKM dengan omzet Rp 216 miliar pada 2025.
Indikator ekonomi Surabaya 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi 5,87 persen, IPM 85,65, serta kemiskinan turun ke 3,56 persen, melampaui target pemerintah kota.
Level inklusi keuangan Indonesia tahun 2026 mencapai 93,61 persen, sudah melampaui target RPJMN 2025-2029 sebesar 93 persen, dengan literasi keuangan sebesar 69,57 persen.

Strategi program dan capaian indikator 2025

Seperti dilaporkan Kompas.com, penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, itu diterima langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026. Eri menyatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi Pemkot Surabaya dengan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan memperluas manfaat layanan keuangan bagi masyarakat.

Menurut Eri, perluasan akses keuangan berjalan seiring dengan pengembangan potensi ekonomi masyarakat, termasuk keterlibatan generasi Z dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Ia berharap kolaborasi antara Pemkot Surabaya, OJK, dan pelaku jasa keuangan terus berlanjut agar manfaatnya makin luas dirasakan warga dan memperkuat perekonomian daerah.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Surabaya Vykka Anggradevi Kusuma mengatakan penghargaan itu merupakan hasil pelaksanaan tujuh program unggulan sepanjang 2025. Program-program tersebut berfokus pada perluasan akses keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Surabaya 5,87 persen pada 2025, di atas target 5,77 persen, IPM 85,65, serta tingkat kemiskinan 3,56 persen, lebih rendah dari target 3,9 persen.

Tujuh program itu meliputi Satu Data Surabaya untuk penguatan infrastruktur digital; PASTI LAKU untuk asistensi, pendampingan, dan literasi akses keuangan; perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dan warga layanan publik dengan 99.724 peserta; penyaluran Kredit Melawan Rentenir, K/PMR, PUSPITA melalui PT BPR Surya Artha Utama kepada 2.138 debitur; platform PEKEN yang hingga akhir 2025 melibatkan 5.734 UMKM dengan omzet Rp 216 miliar; Galeri Investasi Pasar Modal di MPP Siola; serta digitalisasi pembayaran melalui KATEPAY dan Simpanan Pelajar dengan nilai transaksi atau simpanan sekitar Rp 158 miliar.

Pemkot Surabaya juga menjalankan skema pembiayaan berbunga rendah untuk UMKM melalui PUSPITA dengan bunga 3 persen per tahun dan Sikumis dengan bunga 5 persen per tahun. Untuk 2026, pemerintah kota berencana melanjutkan program berjalan, memperkuat basis data dan literasi keuangan lewat SOMASI PINJOL, serta menambah digitalisasi pembayaran parkir, pajak, retribusi, dan ekosistem pasar tradisional serta pariwisata.

Dampak bagi inklusi keuangan daerah

Dalam Rakornas TPAKD 2026, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa TPAKD menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan di berbagai daerah. Program itu diarahkan untuk mendukung pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Friderica mengatakan saat ini terdapat 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Pelaksanaan program dipantau setiap tahun, sementara OJK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, BPS, dan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, untuk menyelenggarakan survei nasional literasi dan inklusi keuangan.

Menurut OJK, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69,57 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan melampaui 93,61 persen. Angka inklusi itu sudah melewati target RPJMN 2025-2029 sebesar 93 persen, yang menunjukkan penguatan koordinasi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan keuangan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penjajakan kerja sama SMESCO Indonesia dan SpiceBridgeID, kami membahas upaya memperluas akses ekspor UMKM Indonesia ke pasar Eropa untuk produk seperti kopi, rempah, furnitur kayu, dan kerajinan. Inisiatif ini menekankan penguatan rantai pasok, peningkatan kemampuan pemasaran, serta pembukaan jejaring dagang agar produsen lokal lebih siap bersaing dan memperoleh nilai tambah di daerah asal produk.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?