DPR dorong jaring pengaman kesehatan bagi warga terdampak asap karhutla

DPR dorong jaring pengaman kesehatan bagi warga terdampak asap karhutla
Jaring pengaman asap karhutla

Usulan pembentukan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan menguat di tengah tingginya risiko medis dan tekanan ekonomi akibat paparan asap. Skema itu diarahkan untuk mencakup pencegahan, pengobatan, bantuan saat kehilangan penghasilan, serta pemulihan kesehatan setelah bencana.

Sorotan

  • Pemerintah didorong DPR menyiapkan skema terukur berupa perlindungan dini, skema pembiayaan kesehatan, dan pemantauan pascabencana bagi warga terdampak asap karhutla.
  • Data Kementerian Kesehatan mencatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut akibat asap karhutla per 21 Oktober 2026, dengan 75.172 kasus di anak usia nol hingga lima tahun.
  • Risiko kesehatan jangka panjang pada anak akibat paparan asap dinilai sangat tinggi, memperkuat urgensi kebijakan jaring pengaman kesehatan seluruh lapisan masyarakat.

Rancangan perlindungan dan cakupan bantuan

Seperti dilaporkan Kompas, anggota Komisi XII DPR Ateng menyatakan pemerintah perlu menyiapkan langkah yang terukur, bukan sekadar mengulang komitmen setiap kali karhutla terjadi. Ia menilai warga terdampak tidak bisa terus menunggu sementara risiko kesehatan dan beban ekonomi mereka tetap berjalan.

Menurut Ateng, program tersebut setidaknya mencakup tiga lapisan utama. Pertama, perlindungan dini melalui informasi risiko, alat pelindung, layanan kesehatan bergerak, dan ruang udara bersih.

Kedua, skema pembiayaan untuk pemeriksaan, pengobatan, obat-obatan, transportasi medis, rujukan, serta bantuan tunai sementara bagi keluarga rentan. Ketiga, pemantauan kesehatan pascabencana selama enam hingga dua belas bulan bagi warga yang masih mengalami keluhan, sesuai penilaian tenaga kesehatan.

Ia menekankan pemerintah harus memastikan pihak yang membiayai layanan pada setiap tahap, cara warga mengakses bantuan, dan saluran pengaduan jika hak mereka tidak terpenuhi.

Dampak kesehatan memperkuat urgensi kebijakan

Dorongan itu muncul saat dampak kesehatan akibat asap karhutla tetap besar. Kementerian Kesehatan mencatat hingga 21 Oktober 2026 terdapat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut, dengan 258.298 kasus pada warga berusia di atas lima tahun dan 75.172 kasus pada anak usia nol hingga lima tahun.

Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan paparan asap berulang berpotensi memicu penyakit paru kronik dan menurunkan kualitas hidup anak hingga dewasa. Risiko pada anak dinilai lebih tinggi karena diameter jalan napas yang lebih kecil, sistem imun yang belum sempurna, serta tingkat ventilasi per kilogram berat badan yang lebih tinggi dibanding orang dewasa.

Anggota Unit Kerja Koordinasi Respirologi IDAI Fifi Sofiah mengatakan anak bernapas lebih cepat, lebih sering melalui mulut, dan lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, sehingga paparan polutan menjadi lebih berat. Ahli kesehatan masyarakat dan lingkungan dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, juga menilai dampak ikutan asap dapat bertahan hingga dewasa, sehingga ia mendukung usulan jaring pengaman tersebut karena dampaknya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pengawasan Ombudsman RI terhadap penggunaan anggaran penanganan karhutla, dibahas langkah pemantauan agar dana publik benar-benar digunakan efektif dan sejalan dengan kesiapan aparat serta pemerintah daerah di lapangan. Kami juga menyoroti meluasnya dampak kabut asap—mulai dari kerusakan lingkungan, kerugian materiil, hingga risiko keselamatan—serta dibukanya kanal aduan masyarakat untuk menilai respons dan koordinasi pusat-daerah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.