Indonesia menetapkan jaminan sosial bagi pekerja informal lewat UU ketenagakerjaan baru

Traders Union
Semua berita
Regulator
Jaminan sosial pekerja informal

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

06.11.2026

Indonesia menetapkan jaminan sosial bagi pekerja informal lewat UU ketenagakerjaan baru — Jaminan sosial pekerja informal

Pemerintah Indonesia kini memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memperluas hak pekerja informal dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Aturan ini mewajibkan pemberi kerja memberikan upah atau imbalan yang adil dan membuka akses jaminan sosial bagi pekerja sektor informal melalui bantuan iuran dari pemerintah pusat dan/atau daerah.

Sorotan

Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 yang mewajibkan upah adil dan layak bagi pekerja sektor informal sejak 6 Oktober 2026.
UU baru mensyaratkan pekerja informal menerima jaminan sosial minimal untuk kecelakaan kerja dan kematian, didanai melalui bantuan iuran pemerintah pusat dan/atau daerah.
UU ini bertujuan membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang lebih kuat dengan kepastian hukum, peningkatan kompetensi, dan perluasan kesempatan kerja.

Ketentuan upah dan jaminan dalam UU baru

Seperti dimuat Kompas.com, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diunduh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara menjelaskan bahwa tenaga kerja sektor informal adalah setiap orang yang bekerja pada usaha sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.

Dalam Pasal 58 ayat (1), pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja informal wajib memberikan upah dan/atau imbalan yang adil dan layak. Pemberian upah kepada pekerja informal wajib mempertimbangkan waktu kerja, risiko pekerjaan, dan biaya operasional yang ditanggung pekerja informal.

UU tersebut juga mengatur hak pekerja informal atas jaminan sosial melalui bantuan iuran. Dalam Pasal 61 ayat (3), jaminan sosial itu paling sedikit mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dengan bantuan iuran diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Dampak bagi sistem ketenagakerjaan nasional

DPR telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Pembentukan undang-undang ini ditujukan untuk memberi kepastian bagi pekerja, pemberi kerja, pengusaha, dan pemerintah, sekaligus membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang memberi pelindungan lebih kuat kepada pekerja. Selain itu, aturan tersebut diarahkan untuk memberi kepastian hukum, mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, mewujudkan sistem pengupahan yang adil dan layak, serta memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan HIMKI, kami mengulas penandatanganan Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerja Sama untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di industri mebel dan kerajinan. Fokusnya mencakup pekerja formal maupun informal, dengan dorongan sosialisasi dan edukasi agar kepesertaan makin luas serta perlindungan risiko kerja lebih merata di ekosistem industri tersebut.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?