Indonesia menetapkan hak peserta magang dalam UU pelindungan ketenagakerjaan

Traders Union
Semua berita
Regulator
Hak peserta magang sesuai UU

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ksenia Gerey

06.11.2026

Indonesia menetapkan hak peserta magang dalam UU pelindungan ketenagakerjaan — Hak magang diakui UU

Ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 menegaskan perlindungan bagi peserta magang sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja bagi pencari kerja. Aturan itu mencakup hak atas uang saku, jaminan sosial, pelindungan keselamatan kerja, bimbingan mentor, serta sertifikat atau surat keterangan setelah program selesai.

Sorotan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mendefinisikan pemagangan sebagai bagian pelatihan kerja dengan perjanjian tertulis antara peserta dan penyelenggara.
Pasal 37 ayat (6) menetapkan lima hak magang meliputi bimbingan mentor, pelindungan K3, uang saku, jaminan sosial, dan sertifikat pemagangan.
Pasal 38 membatasi masa magang maksimal enam bulan dengan durasi delapan jam per hari dan 40 jam per minggu untuk memastikan kepatuhan perusahaan.

Rincian hak dan syarat pemagangan

Menurut Kompas, sebagaimana dimuat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mendefinisikan pemagangan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan terpadu dengan praktik kerja di bawah bimbingan dan pengawasan mentor untuk menguasai kompetensi kerja tertentu berdasarkan perjanjian pemagangan.

Dalam beleid itu, pemagangan diperuntukkan bagi pencari kerja. Peserta magang juga wajib memiliki perjanjian pemagangan tertulis dengan penyelenggara, yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 37 ayat (6) menetapkan sedikitnya lima hak peserta magang, yaitu memperoleh bimbingan dari mentor sesuai kurikulum pemagangan, memperoleh pelindungan K3 selama mengikuti program, memperoleh uang saku, diikutsertakan dalam program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.

Dampak bagi kepatuhan penyelenggara

Selain menetapkan hak, undang-undang itu juga mengatur empat kewajiban peserta magang, yakni menaati perjanjian pemagangan, mengikuti program sampai selesai, menaati tata tertib di tempat penyelenggaraan, dan menjaga nama baik penyelenggara pemagangan.

Pasal 38 juga membatasi pelaksanaan pemagangan paling lama enam bulan, dengan durasi paling lama delapan jam per hari dan 40 jam per minggu. Ketentuan itu menambah kepastian kepatuhan bagi perusahaan dan lembaga penyelenggara, karena porsi antara latihan kerja dan teori harus ditetapkan secara proporsional dalam perjanjian pemagangan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan HIMKI, kami mengulas penandatanganan nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor mebel dan kerajinan. Fokusnya mencakup pekerja formal maupun informal, dengan dorongan sosialisasi dan edukasi agar perlindungan terhadap risiko kerja semakin merata serta memperkuat ekosistem industri yang produktif dan berdaya saing.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?