Kementerian Perhubungan perketat operasi armada jelang lonjakan perjalanan Nataru

Traders Union
Semua berita
Regulator
Perketat operasi armada Nataru

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ivan Andriyenko

Kemarin

Kementerian Perhubungan perketat operasi armada jelang lonjakan perjalanan Nataru — Pengawasan armada Nataru ketat

Menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027, pemerintah memperketat pengawasan kelaikan armada angkutan umum untuk menekan risiko keselamatan di tengah lonjakan mobilitas. Kementerian Perhubungan menargetkan operator BUMN maupun swasta tidak menjalankan kendaraan yang gagal ramp check saat permintaan perjalanan akhir tahun meningkat.

Sorotan

Kementerian Perhubungan memperketat operasi armada dan menegaskan larangan beroperasi bagi kendaraan yang tidak lulus ramp check menjelang Nataru 2026/2027.
Data menunjukkan proyeksi mobilitas masyarakat saat Nataru meningkat dari lebih 94 juta (2024/2025) menjadi sekitar 120 juta pada 2026/2027.
Pemerintah mengalokasikan stimulus transportasi sebesar Rp883,4 miliar untuk Nataru 2026/2027, lebih dari dua kali lipat dibandingkan Rp387,53 miliar tahun sebelumnya.

Instruksi keselamatan dan pengawasan armada

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengingatkan operator Badan Usaha Milik Negara di sektor transportasi agar tidak mengoperasikan armada yang tidak lulus uji kelaikan jalan atau ramp check menjelang Nataru 2026/2027. Ia menegaskan prinsip tanpa kompromi terhadap faktor keselamatan penumpang dalam acara peluncuran stimulus sektor transportasi untuk liburan Nataru di Jakarta, Minggu, 8 November 2026.

Suntana juga meminta pengusaha angkutan swasta menolak pesanan masyarakat bila kendaraan belum mengantongi izin resmi atau dinyatakan tidak laik jalan. Pada saat yang sama, masyarakat diimbau lebih kritis dalam memilih sarana transportasi dengan memastikan legalitas perizinan dan kondisi armada sewaan sebelum memulai perjalanan wisata.

Dampak lonjakan mobilitas dan stimulus transportasi

Pengetatan ini berlangsung ketika Kementerian Perhubungan memproyeksikan pergerakan masyarakat kembali meningkat tajam pada libur akhir tahun. Data kementerian menunjukkan mobilitas saat Nataru berada di kisaran lebih dari 94 juta pada 2024/2025, naik menjadi 110 juta pada 2025/2026, dan kini diperkirakan mencapai sekitar 120 juta pada 2026/2027.

Menurut Suntana, tren kenaikan mobilitas tersebut terdorong oleh efek stimulus ekonomi yang sedang digulirkan pemerintah. Untuk mendukung kelancaran liburan, pemerintah mengalokasikan stimulus transportasi senilai Rp883,4 miliar, lebih dari dua kali lipat dibandingkan anggaran tahun lalu sebesar Rp387,53 miliar.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembatasan kewenangan gubernur dalam proses perizinan di DKI Jakarta, dibahas langkah Pemprov DKI untuk menutup celah penyimpangan birokrasi melalui penerbitan Pergub No. 11 Tahun 2026. Aturan ini memperjelas dan mempercepat pengurusan Koefisien Luas Bangunan (KLB) yang selama ini dinilai berlarut-larut, sekaligus ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan memulihkan kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian layanan pemerintah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?