Pemkot Bekasi menunggu aturan pengangkatan PPPK paruh waktu

Traders Union
Semua berita
Regulator
Pemkot Bekasi tunggu aturan PPPK

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Eugene Komchuk

Kemarin

Pemkot Bekasi menunggu aturan pengangkatan PPPK paruh waktu — Bekasi tunggu aturan PPPK

Pemerintah Kota Bekasi masih menanti petunjuk teknis dan surat keputusan untuk pelaksanaan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kejelasan aturan itu juga akan menentukan skema pendanaan, sementara pemerintah daerah menyatakan siap mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Sorotan

Pemkot Bekasi belum bisa mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu karena masih menunggu petunjuk teknis dan surat keputusan dari pusat.
Perubahan status kepegawaian PPPK mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026, mempertimbangkan alokasi anggaran dan hasil evaluasi kinerja pegawai.
Pengusulan pengangkatan PPPK penuh waktu harus disesuaikan kebutuhan formasi, dengan mekanisme usulan dari pejabat pembina kepegawaian ke Menteri PANRB untuk penetapan.

Menunggu aturan teknis pelaksanaan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan Pemkot Bekasi belum dapat menjalankan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu sebelum petunjuk teknis dan surat keputusan diterbitkan. Ia menyatakan pemerintah daerah siap melaksanakan kebijakan pusat setelah pedoman resminya tersedia.

Tri mengatakan perubahan status kepegawaian itu diharapkan sejalan dengan peningkatan kinerja aparatur. Menurut dia, kepastian status bagi pegawai perlu diikuti perbaikan mutu layanan agar berdampak pada kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik.

Terkait kebutuhan anggaran, Pemkot Bekasi masih menunggu rincian ketentuan yang akan dimuat dalam juknis. Pemerintah daerah belum memerinci skema pembiayaan sebelum ada aturan pelaksanaan yang lebih jelas.

Dampak bagi formasi dan layanan publik

Ketentuan mengenai peluang peralihan status tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Dalam aturan itu, pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta hasil penilaian atau evaluasi kinerja pegawai.

Pengusulan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan formasi pada instansi pemerintah tempat pegawai bekerja. Dengan demikian, perubahan status tidak berlangsung otomatis karena harus melalui proses usulan dan penetapan oleh otoritas terkait.

Mekanismenya dimulai dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang mengusulkan rincian kebutuhan PPPK kepada Menteri PANRB. Setelah itu, Menteri PANRB menetapkan rincian kebutuhan untuk masing-masing instansi pemerintah, termasuk sebagai dasar pelaksanaan di daerah seperti Bekasi.

Sebelumnya, kami membahas rebound Nasdaq 100 seiring antisipasi laporan kinerja perusahaan besar dan keputusan suku bunga The Fed.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?