Indonesia larang PHK pekerja berserikat dalam UU pelindungan ketenagakerjaan

Traders Union
Semua berita
Bisnis & Kekayaan
Perusahaan
Indonesia larang PHK pekerja berserikat

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

06.11.2026

Indonesia larang PHK pekerja berserikat dalam UU pelindungan ketenagakerjaan — Proteksi buruh diperkuat

Indonesia menetapkan perlindungan baru terhadap pekerja dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 dengan melarang perusahaan memutus hubungan kerja terhadap buruh yang berserikat. Aturan itu juga memperluas daftar alasan PHK yang dilarang dan mewajibkan upaya pencegahan PHK oleh perusahaan, pemerintah, serta serikat pekerja.

Sorotan

Pasal 230 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan melarang PHK terhadap pekerja yang berserikat, sakit kronis, beribadah, hamil, atau melaporkan tindak pidana perusahaan.
PHK atas alasan-alasan yang dilarang dalam pasal 230 ayat (2) dinyatakan batal demi hukum dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja terdampak.
UU mewajibkan tahapan pencegahan PHK, seperti pengurangan jam, sif, fasilitas, atau program pensiun dini sebelum bipartit dan penyelesaian perselisihan industrial dilakukan.

Ketentuan larangan PHK dalam UU baru

Menurut Kompas, mengutip Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Pasal 230 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan melarang perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja dalam 10 kondisi, termasuk saat pekerja menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja, atau menjalankan kegiatan serikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Larangan itu juga mencakup pekerja yang tidak masuk karena sakit berdasarkan keterangan dokter hingga 12 bulan terus-menerus, menjalankan kewajiban negara, beribadah, menikah, hamil, melahirkan, mengalami keguguran, atau menyusui. Perlindungan serupa berlaku bagi pekerja yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan, melaporkan dugaan tindak pidana pemberi kerja, memiliki perbedaan pandangan atau identitas pribadi, serta berada dalam kondisi disabilitas tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja dan hubungan kerja.

Dalam Pasal 230 ayat (2), pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan-alasan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pemberi kerja juga wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang terdampak.

Langkah pencegahan dan dampak bagi hubungan industrial

UU yang sama juga mewajibkan pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya PHK. Dalam Pasal 228 ayat (1), kewajiban itu ditegaskan sebagai upaya bersama sebelum pemutusan hubungan kerja ditempuh.

Pasal 228 ayat (2) mengatur 10 tahapan pencegahan PHK, mulai dari pengurangan kerja lembur pada hari libur dan harian, pengurangan jumlah sif, pengurangan jam atau hari kerja, hingga tidak memperpanjang kontrak kerja waktu tertentu yang berakhir dan tidak mengganti pekerja yang memasuki usia pensiun. Langkah lain meliputi penyesuaian upah atau fasilitas bagi pekerja tingkat manajerial, merumahkan pekerja tetap secara sementara atau bergiliran, serta menawarkan program pensiun dini sukarela dan program pensiun bagi pekerja yang memenuhi syarat.

Jika PHK tidak dapat dihindari, prosesnya wajib ditempuh melalui perundingan bipartit antara pemberi kerja dan serikat pekerja atau langsung dengan pekerja untuk mencapai mufakat. Bila perundingan gagal, perselisihan harus diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan perundang-undangan, dan PHK tanpa kesepakatan atau tanpa putusan berkekuatan hukum tetap dinyatakan batal demi hukum.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang dugaan perdagangan orang yang menimpa ABK KM Maulana 23, kami menyoroti selisih besar antara upah yang dijanjikan dalam perjanjian kerja laut dan bayaran yang benar-benar diterima para pekerja. Ulasan itu juga membahas pola perekrutan melalui media sosial, dugaan penjeratan utang dan pemotongan gaji, serta pentingnya memeriksa kredibilitas pemberi kerja untuk menekan risiko eksploitasi, terutama pada pekerja maritim yang rentan terisolasi dari keluarga.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?