Indonesia soroti keamanan saat transaksi kripto mencapai Rp30,56 triliun

Indonesia soroti keamanan saat transaksi kripto mencapai Rp30,56 triliun
Keamanan kripto disorot

Pertumbuhan aktivitas aset kripto di Indonesia pada September 2026 mendorong perhatian yang lebih besar terhadap kualitas layanan, keamanan, dan pemahaman konsumen atas risiko. Di tengah momentum Hari Fintech Nasional dan pembukaan Bulan Fintech Nasional 2026, pelaku industri dan regulator menekankan bahwa perluasan partisipasi harus diimbangi tata kelola dan perlindungan konsumen yang lebih kuat.

Sorotan

  • Jumlah akun pedagang aset keuangan digital di Indonesia mencapai 23,51 juta pada September 2026, dengan nilai transaksi aset kripto naik 31,96% menjadi Rp30,56 triliun dibanding Agustus.
  • OJK menekankan perlunya penguatan sistem deteksi fraud, pemantauan transaksi, dan respons insiden untuk mengatasi meningkatnya risiko siber dan kompleksitas layanan digital.
  • Fintech kini berperan lebih dari sekadar perantara transaksi, berkontribusi langsung pada produktivitas, akses keuangan, dan pertumbuhan ekonomi menurut Ketua Dewan Pengawas AFTECH.

Pertumbuhan transaksi dan fokus penguatan industri

Sebagaimana diberitakan Okezone Economy Indonesia, data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan jumlah akun konsumen pedagang aset keuangan digital mencapai 23,51 juta pada September 2026. Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp30,56 triliun, naik 31,96% dibandingkan Agustus.

Chief Marketing Officer INDODAX, Aloysia Dian, mengatakan kenaikan transaksi dan jumlah akun mencerminkan partisipasi masyarakat yang semakin luas, tetapi kualitas pertumbuhan tetap menjadi perhatian utama. Ia menilai masyarakat perlu memahami aset yang dipilih, risiko volatilitas, serta cara menjaga keamanan akun, sementara transparansi informasi dan layanan yang andal menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan.

Dampak bagi fintech dan perlindungan konsumen

Sejalan dengan momentum BFN 2026, OJK menekankan bahwa kematangan industri fintech tidak lagi cukup diukur dari jumlah pengguna dan nilai transaksi saja. Kualitas layanan, kontribusi terhadap inklusi keuangan, produktivitas, serta kepercayaan publik kini menjadi unsur penting dalam menilai perkembangan industri.

OJK juga menyoroti pentingnya penguatan sistem deteksi fraud, pemantauan transaksi, kesiapan respons insiden, pengendalian internal, serta koordinasi antarpihak. Langkah itu dinilai semakin penting di tengah meningkatnya kompleksitas risiko siber dan meluasnya penggunaan layanan digital.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas AFTECH Arsjad Rasjid mengatakan fintech telah berkembang melampaui fungsi sebagai perantara transaksi dan kini menjadi bagian dari penggerak aktivitas ekonomi. Perkembangan itu membuat kontribusi teknologi terhadap produktivitas, akses keuangan, dan kegiatan usaha menjadi semakin penting bagi pertumbuhan industri.

Kami baru-baru ini melaporkan dorongan OJK agar fintech lending memperketat mitigasi risiko untuk mencegah praktik gali lubang tutup lubang.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.