Pemerintah mulai membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji bagi jemaah haji reguler musim 1448 Hijriah atau 2027 Masehi pada Selasa, 10 November 2026. Skema pembayaran dibagi menjadi dua tahap untuk mengoptimalkan penyerapan kuota nasional sekaligus memastikan jemaah prioritas dan pendamping mendapat akses pelunasan.
Sorotan
- Pelunasan Bipih haji reguler 2027 tahap pertama berlangsung 10 November–10 Desember 2026, tahap kedua 16–31 Desember 2026 jika kuota masih tersedia.
- Pemerintah menetapkan total kuota haji reguler 2027 sebanyak 203.320 jemaah, termasuk 191.419 kuota tahun berjalan dan 10.166 prioritas lansia.
- Setiap jemaah reguler memperoleh subsidi rata-rata Rp 43.817.526 dari BPKH dan dukungan pemerintah Rp 3.200.000, dengan biaya embarkasi bervariasi Rp 43.695.779–58.146.279.
Jadwal pelunasan dan alokasi kuota
Seperti dilaporkan Kompas.com, Kementerian Haji dan Umrah RI menjalankan pelunasan Bipih reguler 2027 pada hari kerja pukul 08.00 hingga 15.00 WIB sesuai regulasi teknis mengenai kuota, besaran biaya, dan tata cara pelunasan. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis, mengimbau jemaah yang berhak melunasi agar memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi syarat istitaah, serta memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif.Tahap pertama berlangsung pada 10 November hingga 10 Desember 2026. Fase ini ditujukan bagi jemaah reguler lunas tunda berangkat, jemaah dalam alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, serta prioritas jemaah lanjut usia.
Tahap kedua dijadwalkan pada 16-31 Desember 2026 jika masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama. Fase ini mencakup jemaah yang mengalami kegagalan pelunasan akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jemaah terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing KBIHU.
Dukungan subsidi dan variasi biaya embarkasi
Nurchalis menjelaskan skema dua tahap tersebut dirancang agar penyerapan kuota di seluruh daerah berlangsung optimal dan transparan. Menurut dia, tahap kedua menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama untuk jemaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi.Pada musim haji 2027, pemerintah menetapkan total kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah, terdiri dari 191.419 kuota jemaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, dan 864 kuota Petugas Haji Daerah. Setiap jemaah haji reguler menerima subsidi Nilai Manfaat dari BPKH rata-rata Rp 43.817.526 serta dukungan pemerintah Rp 3.200.000.
Setelah pengurangan subsidi tersebut, besaran Bipih berbeda menurut embarkasi. Biaya tercatat mulai dari Rp 43.695.779 untuk Embarkasi Aceh, Rp 44.020.279 untuk Medan, Rp 44.148.779 untuk Padang, hingga Rp 58.146.279 untuk Embarkasi Surabaya dan Dhoho. Embarkasi lain meliputi Balikpapan Rp 49.891.779, Banjarmasin Rp 50.128.779, Lombok Rp 50.366.779, Batam Rp 51.531.279, Palembang Rp 52.161.279, Solo dan Yogyakarta Rp 52.710.779, Jakarta Rp 53.543.779, Kertajati Rp 55.101.279, serta Makassar Rp 55.428.465.
Sebelumnya, kami melaporkan persidangan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang mengungkap pembayaran 4.000 dollar AS per jemaah untuk percepatan pengisian sisa kuota 2024.
Berita Social Policy Terbaru
- Forex
- Crypto