OJK perluas pembiayaan program prioritas hingga Rp 177,38 triliun

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
OJK perluas pembiayaan prioritas

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Ashutosh Sureka

01.04.2026

OJK perluas pembiayaan program prioritas hingga Rp 177,38 triliun — OJK perluas pembiayaan triliunan

Dalam paparan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, regulator menyatakan penyaluran pembiayaan sektor jasa keuangan ke tiga program prioritas pemerintah mencapai Rp 177,38 triliun hingga Januari 2026. Langkah itu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan prioritas OJK untuk memperkuat kontribusi industri keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas inklusi keuangan. Fokus program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Program Tiga Juta Rumah.

Sorotan

OJK memperluas pembiayaan tiga program prioritas hingga Rp 177,38 triliun, dengan Rp 174,73 triliun terealisasi di Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
OJK menerapkan relaksasi cadangan kerugian penurunan nilai 0%, pengecualian batas maksimum kredit, dan pelonggaran penilaian risiko untuk percepatan penyaluran dana.
Realisasi pembiayaan Program Tiga Juta Rumah baru Rp 1,44 triliun atau 3,28% dari target nasional, menunjukkan ruang ekspansi di segmen rumah berpenghasilan rendah.

Rincian pembiayaan tiga program prioritas

OJK memerinci pembiayaan untuk program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp 1,21 triliun hingga Januari 2026. Dana itu disalurkan kepada 1.373 satuan pelayanan pemenuhan gizi, sementara skema securities crowdfunding telah dimanfaatkan oleh tiga penerbit dengan dukungan 266 pemodal. Untuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, realisasi pembiayaan mencapai Rp 174,73 triliun, atau sekitar 83,20% dari target yang ditetapkan.

Pada Program Tiga Juta Rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, realisasi pembiayaan mencapai Rp 1,44 triliun. Nilai itu setara pembiayaan untuk sekitar 11.468 unit rumah, atau 3,28% dari target nasional. Komposisi tersebut menunjukkan porsi terbesar pembiayaan saat ini masih terkonsentrasi pada program koperasi desa dan kelurahan.

Relaksasi aturan dan dukungan likuiditas

Untuk mempercepat penyaluran dana, OJK menerapkan sejumlah kebijakan relaksasi pada sektor tertentu. Di antaranya adalah penerapan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 0% seiring implementasi zero loss given default, serta pengecualian batas maksimum pemberian kredit sesuai ketentuan OJK. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong lembaga keuangan lebih aktif menyalurkan pembiayaan ke program prioritas pemerintah.

Pada pembiayaan perumahan, OJK juga mendorong perluasan akses kredit pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya itu dilakukan melalui pelonggaran penilaian kualitas kredit dan bobot risiko, pembukaan akses pendanaan bagi pengembang, serta penguatan likuiditas lewat skema pasar modal. Regulator juga menyiapkan kanal pengaduan melalui Kontak 157 dan satgas bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menangani hambatan dalam penyaluran kredit perumahan.

Dampak bagi sektor jasa keuangan nasional

Kebijakan pembiayaan program prioritas ini menegaskan peran sektor jasa keuangan sebagai instrumen pendukung agenda ekonomi pemerintah. Dengan dorongan pembiayaan yang lebih besar, OJK mengharapkan pertumbuhan ekonomi nasional mendapat dukungan dari sisi konsumsi, penguatan kelembagaan koperasi, dan akses kepemilikan rumah. Pendekatan ini juga memperluas cakupan inklusi keuangan melalui keterlibatan lebih banyak debitur, penerbit, dan pemodal.

Bagi industri keuangan, strategi tersebut membuka ruang ekspansi pembiayaan di tengah kebutuhan menjaga kualitas aset dan selektivitas penyaluran kredit. Besarnya realisasi pada Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menunjukkan arah penyaluran dana yang sangat dipengaruhi prioritas kebijakan pemerintah. Sementara itu, porsi pembiayaan perumahan yang masih rendah terhadap target nasional mengindikasikan masih adanya ruang percepatan pada segmen rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kami sebelumnya melaporkan penajaman program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan fiskal, termasuk skema penyediaan makanan segar lima hari kerja dengan proyeksi penghematan anggaran hingga Rp20 triliun. Dalam laporan yang sama, kami juga mengulas klarifikasi Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa alokasi anggaran MBG 2026 dalam APBN tetap Rp268 triliun, dengan porsi besar diarahkan untuk pelaksanaan program dan belanja bahan baku pangan yang memengaruhi rantai pasok.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?