Bapenda DKI perluas kanal pembayaran pajak daerah secara digital

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Bapenda DKI perluas kanal pembayaran digital

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Parshwa Turakhiya

05.04.2026

Bapenda DKI perluas kanal pembayaran pajak daerah secara digital — Bayar Pajak Kini Digital

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan pembayaran pajak daerah melalui ATM, teller, internet banking, mobile banking, virtual account, e-commerce, dan QRIS, menurut pernyataan Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta Morris Danny pada Minggu. Langkah ini ditujukan untuk menyesuaikan kebutuhan wajib pajak di Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi dan membutuhkan akses pembayaran yang lebih fleksibel. Kebijakan tersebut juga memperlihatkan upaya digitalisasi layanan publik di ibu kota agar proses pembayaran berlangsung lebih cepat dan efisien.

Sorotan

Masyarakat Jakarta kini dapat membayar pajak melalui kanal digital seperti e-commerce, QRIS, dan mobile banking tanpa harus ke kantor pelayanan.
Bapenda DKI Jakarta menggandeng bank besar seperti BCA, BNI, BRI, BTN, Bank DKI, Mandiri, serta platform Tokopedia, GoPay, dan OVO untuk memperluas metode pembayaran pajak.
Perluasan kanal pembayaran diproyeksikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat penerimaan daerah melalui integrasi sistem pembayaran digital yang luas.

Kanal digital diperluas untuk wajib pajak Jakarta

Morris Danny mengatakan masyarakat kini dapat menunaikan kewajiban pajaknya tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Selain kanal perbankan konvensional, pemerintah daerah juga membuka akses melalui platform digital yang lebih dekat dengan kebiasaan transaksi harian warga. Menurut dia, perluasan kanal ini menjadi respons atas kebutuhan layanan yang mudah dijangkau dari berbagai lokasi.

Sejumlah metode pembayaran yang tersedia mencakup ATM, teller bank, internet banking, mobile banking, virtual account, serta kanal digital seperti e-commerce dan QRIS. Bapenda DKI Jakarta juga bekerja sama dengan sejumlah bank besar untuk mendukung sistem pembayaran tersebut. Mitra yang disebutkan meliputi BCA, BNI, BRI, BTN, Bank DKI, dan Mandiri, bersama platform seperti Tokopedia, GoPay, OVO, dan lainnya.

Dukungan bagi efisiensi layanan dan penerimaan daerah

Perluasan akses pembayaran pajak berpotensi membantu pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena prosesnya menjadi lebih sederhana dan cepat. Bagi Jakarta, kemudahan transaksi digital juga relevan dengan karakter masyarakat perkotaan yang mengandalkan layanan daring untuk kegiatan keuangan sehari-hari. Pendekatan ini dapat memperkuat administrasi pendapatan daerah melalui sistem pembayaran yang lebih luas dan terintegrasi.

Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah menyediakan pilihan kanal yang lebih beragam. Layanan tambahan untuk PBB-P2 mencakup phone banking, CMS, hingga RTGS. Ragam opsi tersebut menunjukkan fokus pemerintah daerah pada perluasan jangkauan layanan untuk jenis pajak yang memiliki basis wajib pajak besar di Jakarta.

Sebelumnya, kami melaporkan penyesuaian ambang batas transaksi valuta asing oleh BCA yang mulai berlaku 1 April 2026 sebagai bagian dari implementasi aturan baru Bank Indonesia. Laporan itu mengulas perubahan batas pembelian valas tunai, penyesuaian threshold DNDF dan swap, serta penurunan ambang kewajiban dokumen underlying untuk transfer valas ke luar negeri yang berdampak pada kebutuhan administrasi dan kepatuhan nasabah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?