PLN EPI dan Karimun Power Plant dorong gasifikasi biomassa untuk dedieselisasi di Karimun

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
PLN EPI & Karimun dedieselisasi biomassa

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

08.04.2026

PLN EPI dan Karimun Power Plant dorong gasifikasi biomassa untuk dedieselisasi di Karimun — Biomassa dorong dedieselisasi

PT PLN Energi Primer Indonesia menandai perluasan program dedieselisasi lewat nota kesepahaman dengan PT Karimun Power Plant pada 6 April 2026 untuk mengembangkan bisnis syngas gasifikasi berbasis biomassa. Menurut keterangan PLN EPI yang disampaikan di Jakarta, inisiatif ini diarahkan ke wilayah terpencil yang belum terhubung jaringan listrik interkoneksi, sekaligus mendukung transisi energi dan target net zero emission 2060.

Sorotan

PLN EPI menyoroti potensi biomassa nasional sekitar 80 juta ton, namun baru 20 juta ton dimanfaatkan, membuka peluang pengembangan energi terbarukan.
Proyek gasifikasi biomassa di Karimun menjadi pilot dedieselisasi untuk wilayah terpencil, dengan tujuan menekan biaya energi dan emisi kelistrikan lokal.
PLN EPI dan Karimun Power Plant mendukung target net zero emission 2060 dengan skema syngas biomassa, memperkuat rantai pasok domestik dan pasar energi baru.

Skema pengembangan syngas biomassa di Karimun

PLN EPI menyatakan pemanfaatan biomassa kini tidak lagi diposisikan hanya sebagai sumber energi alternatif, tetapi menjadi bagian dari pembangunan ekosistem energi baru terbarukan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan potensi biomassa nasional mencapai sekitar 80 juta ton, namun baru sekitar 20 juta ton yang dimanfaatkan. Kondisi itu menunjukkan ruang pengembangan yang masih besar untuk memperkuat pasokan energi nasional.

Perseroan juga menjelaskan bahwa pengembangan biomassa tidak hanya difokuskan pada skema co-firing di pembangkit listrik tenaga uap. Jalur lain yang kini didorong adalah syngas berbasis gasifikasi biomassa, yang dinilai lebih fleksibel untuk digunakan pada pembangkit listrik tenaga diesel dan sistem kelistrikan terisolasi. Dengan pendekatan tersebut, Karimun diposisikan sebagai proyek percontohan untuk implementasi dedieselisasi berbasis biomassa.

Dampak bagi wilayah terpencil dan biaya energi

Fokus utama program ini adalah daerah isolated yang saat ini masih bergantung pada bahan bakar solar untuk pembangkitan listrik. PLN EPI menilai gasifikasi biomassa dapat menjadi solusi operasional untuk mengurangi ketergantungan tersebut, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan interkoneksi. Peralihan ini juga diarahkan untuk menekan biaya energi sekaligus menurunkan emisi dari sistem kelistrikan lokal.

Bagi sektor energi, pengembangan ini memperluas opsi transisi dari pembangkit berbasis diesel menuju sumber bahan bakar yang lebih rendah emisi. Jika model di Karimun berjalan sesuai rencana, proyek itu dapat menjadi acuan bagi penerapan serupa di daerah terpencil lain di Indonesia. Langkah tersebut menempatkan biomassa sebagai salah satu instrumen penting dalam percepatan transisi energi nasional.

Kontribusi terhadap target transisi energi nasional

Kerja sama PLN EPI dan Karimun Power Plant berlangsung dalam konteks target net zero emission 2060 yang terus didorong pemerintah dan pelaku usaha energi. Pemanfaatan biomassa melalui gasifikasi memberi tambahan jalur dekarbonisasi di luar pemakaian biomassa untuk co-firing. Hal ini penting karena kebutuhan listrik di wilayah terpencil sering kali masih mengandalkan pembangkit diesel dengan biaya logistik dan bahan bakar yang tinggi.

Dari sisi industri, model bisnis syngas biomassa juga membuka peluang penguatan rantai pasok bahan baku domestik jika pemanfaatannya meningkat. Dengan potensi biomassa nasional yang masih belum sepenuhnya tergarap, proyek semacam ini dapat mendorong pasar baru bagi energi terbarukan berbasis sumber daya lokal. Pada saat yang sama, PLN EPI mencoba mengaitkan target efisiensi sistem kelistrikan dengan agenda pengurangan emisi jangka panjang.

Kami sebelumnya melaporkan dorongan DPR agar pemerintah merombak subsidi energi karena penyaluran subsidi BBM dan LPG dinilai banyak dinikmati kelompok rumah tangga mampu, sehingga membebani fiskal dan meleset dari sasaran perlindungan sosial. Dalam laporan itu, DPR juga mengusulkan penajaman target subsidi—termasuk untuk LPG 3 kg—agar lebih tepat sasaran bagi kelompok berpendapatan rendah dan pelaku usaha kecil, sekaligus memperkuat akuntabilitas penyaluran.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?