DJP catat setoran pajak ekonomi digital Rp50,51 triliun pada kuartal I 2026

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Setoran pajak digital 2026

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Ciaran Ryan

29.04.2026

DJP catat setoran pajak ekonomi digital Rp50,51 triliun pada kuartal I 2026 — Setoran pajak digital naik

Penerimaan negara dari usaha ekonomi digital di Indonesia terus bertambah hingga akhir kuartal pertama 2026, dengan kontribusi terbesar masih berasal dari pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik. Hingga 31 Maret 2026, total setoran mencapai Rp50,51 triliun, termasuk pajak aset kripto, fintech peer-to-peer lending, dan pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Sorotan

Direktorat Jenderal Pajak mencatat setoran pajak ekonomi digital sebesar Rp50,51 triliun pada kuartal I 2026 dengan Rp38,76 triliun berasal dari PPN PMSE.
DJP menunjuk 262 pelaku usaha sebagai pemungut PPN PMSE, dengan penyesuaian Maret 2026 melibatkan 2 penunjukan baru, 2 pencabutan, dan 1 perubahan data.
Dominasi kontribusi PPN PMSE menandakan ketergantungan penerimaan pajak digital pada kepatuhan pelaku usaha elektronik di pasar domestik dan perlunya pengawasan berkelanjutan.

Rincian penerimaan dan pembaruan pemungut PMSE

Sebagaimana dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat Rp38,76 triliun dari total penerimaan tersebut berasal dari PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, disusul Rp2 triliun dari pajak aset kripto, Rp4,77 triliun dari pajak fintech peer-to-peer lending, serta Rp4,98 triliun dari Pajak SIPP.

DJP juga telah menunjuk 262 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPN PMSE. Sepanjang Maret 2026, otoritas pajak melakukan penyesuaian daftar pemungut yang mencakup dua penunjukan baru, dua pencabutan, dan satu perubahan data untuk meningkatkan akurasi basis data.

Dua entitas yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE pada periode itu adalah Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc. Di sisi lain, pencabutan dilakukan terhadap Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited, sementara perubahan data administratif dilakukan pada Vorwerk International & Co. KMG.

Dampak pada pengawasan ekonomi digital

Dominasi kontribusi PPN PMSE menunjukkan transaksi digital lintas platform masih menjadi penopang utama penerimaan pajak dari ekonomi digital. Komposisi ini juga menandakan basis pemajakan digital di Indonesia semakin bergantung pada kepatuhan pelaku usaha elektronik yang beroperasi di pasar domestik.

Penyesuaian berkala terhadap daftar pemungut mencerminkan upaya DJP menjaga pengawasan dan ketepatan administrasi di tengah perubahan pelaku usaha digital. Langkah tersebut dapat memperkuat konsistensi pemungutan pajak sekaligus memperluas ketertiban fiskal pada sektor ekonomi digital yang terus berkembang.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang insentif PPN tiket pesawat ekonomi domestik 2026, kami mengulas kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% yang ditetapkan melalui PMK No. 24 Tahun 2026. Insentif ini mencakup base fare dan fuel surcharge untuk meredam dampak kenaikan harga avtur, sekaligus menjaga keterjangkauan tarif dan menopang permintaan perjalanan udara domestik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?