KPK pelajari risiko dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
KPK pelajari pengadaan sepatu

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Ashutosh Sureka

05.05.2026

KPK pelajari risiko dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar — KPK soroti sepatu sekolah

Sorotan publik terhadap rencana pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi menelaah potensi celah dalam proses anggaran tersebut. Nilai perencanaan yang mencapai Rp 27 miliar, atau sekitar Rp 700.000 per pasang untuk 39.345 sepatu, memicu perhatian karena proses pengadaan belum berjalan dan masih akan masuk tahap lelang terbuka.

Sorotan

KPK menelaah risiko korupsi dalam pengadaan 39.345 pasang sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar, termasuk mekanisme dan celah penyimpangan.
Rencana pengadaan sepatu seharga Rp 700.000 per pasang menimbulkan kritik publik terkait efisiensi belanja sosial dan tata kelola pemerintah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pengadaan akan dilelang terbuka dan memperingatkan agar tidak ada manipulasi, lobi, atau rekayasa anggaran.

Penelaahan KPK atas proses pengadaan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyatakan lembaganya masih mempelajari persoalan pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat yang menuai kritik masyarakat. Dalam pernyataannya di Istana, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026), Agus mengatakan langkah itu dapat dilihat dalam konteks pencegahan korupsi.

Agus menjelaskan KPK tidak hanya menyoroti komponen alas kaki siswa, melainkan menelaah seluruh proses pengadaan. Ia menegaskan cakupan kajian lembaganya tidak berhenti pada satu pos belanja, tetapi pada mekanisme yang lebih luas untuk melihat ada tidaknya celah penyimpangan.

Skema lelang dan implikasi anggaran sosial

Masyarakat menyoroti rencana pengadaan 39.345 pasang sepatu dengan nilai Rp 700.000 per pasang, sehingga total anggarannya mencapai Rp 27 miliar. Besarnya nilai tersebut menempatkan program ini dalam perhatian publik karena berkaitan dengan belanja sosial pemerintah yang sensitif terhadap isu efisiensi dan tata kelola.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan angka Rp 27 miliar itu masih sebatas perencanaan awal dan belum menjadi harga akhir pengadaan. Menurut dia, proses pengadaan akan dilakukan melalui lelang terbuka sehingga hasil akhirnya diperkirakan lebih rendah dari nilai perencanaan.

Saifullah Yusuf juga menyatakan telah mengingatkan jajaran Kementerian Sosial agar tidak memainkan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menekankan tidak boleh ada lobi, titipan, atau rekayasa dalam proses pengadaan agar program Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan persoalan tata kelola di kemudian hari.

Dalam artikel sebelumnya, kami membahas perdebatan unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan pemerintah yang mencuat di sidang kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Pokok bahasannya menyoroti bahwa keuntungan vendor saja tidak otomatis membuat pejabat dipidana, melainkan harus dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan serta unsur kerugian negara. Kerangka ini relevan sebagai konteks saat publik menilai wajar tidaknya harga, mekanisme lelang, dan potensi celah penyimpangan dalam program pengadaan lain.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?