DKI Jakarta perluas kanal digital pembayaran PBB-P2

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Perluasan kanal digital PBB-P2

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Sholanke Dele

14.05.2026

DKI Jakarta perluas kanal digital pembayaran PBB-P2 — Bayar PBB-P2 makin mudah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau PBB-P2, untuk menjangkau warga dengan mobilitas tinggi. Langkah ini memungkinkan pembayaran dilakukan melalui mobile banking, ATM, marketplace, dan gerai minimarket, sehingga proses setoran pajak menjadi lebih cepat dan mudah diakses.

Sorotan

DKI Jakarta melalui Bapenda memperluas kanal digital dan ritel untuk pembayaran PBB-P2, memungkinkan pembayaran pajak lebih efisien dan fleksibel.
Inisiatif digitalisasi ini mempercepat proses pembayaran, mengurangi hambatan waktu maupun jarak bagi wajib pajak di seluruh kota.
Penerimaan PBB-P2 tetap menjadi sumber dana utama pembiayaan infrastruktur, layanan sosial, dan transportasi publik dalam pembangunan Jakarta.

Perluasan akses pembayaran pajak daerah

Sebagaimana diberitakan Okezone Economy Indonesia, inisiatif digital ini dijalankan melalui Badan Pendapatan Daerah, atau Bapenda, Jakarta untuk mempermudah warga membayar kewajiban PBB-P2 tanpa harus datang ke kantor pajak atau bank pada jam kerja.

Morris Danny, Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, mengatakan layanan tersebut dirancang agar lebih adaptif. Menurut dia, keberagaman kanal pembayaran membuat proses pajak menjadi lebih efisien, aman, serta tidak terhambat jarak dan waktu.

Dengan integrasi sistem yang lebih luas, warga kini dapat memanfaatkan berbagai kanal digital dan ritel yang tersebar di seluruh kota. Skema ini memperkuat agenda transformasi digital pemerintah daerah dalam layanan pendapatan dan administrasi publik.

Dampak pada pembiayaan pembangunan Jakarta

Penerimaan dari PBB-P2 tetap menjadi salah satu penopang pembiayaan program pembangunan Jakarta. Dana yang dihimpun dari pajak tersebut digunakan untuk mendukung pemeliharaan jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, perbaikan drainase, penanggulangan banjir, dan penerangan jalan.

Selain infrastruktur, dana pajak juga menopang layanan sosial dan transportasi, termasuk subsidi pendidikan KJP Plus, peningkatan fasilitas kesehatan, serta pengembangan transportasi publik yang terintegrasi. Dengan proses pembayaran yang kini hanya memakan waktu singkat, pemerintah daerah mendorong warga untuk membayar tepat waktu sebagai bagian dari dukungan terhadap kota yang lebih layak huni, inklusif, dan sejahtera.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang lelang ulang pengelola parkir Blok M Square, kami membahas langkah Pemprov DKI Jakarta menyiapkan operator baru setelah penyegelan pengelola lama di tengah dugaan kebocoran setoran. Kami juga menyoroti kewajiban penerapan pembayaran parkir non-tunai untuk meningkatkan transparansi pencatatan dan mengoptimalkan retribusi, mengingat potensi pendapatan parkir yang disebut bisa melampaui Rp3 miliar per bulan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?