Kemensos perketat pengawasan pengadaan di tengah peringatan antikorupsi program prioritas Presiden

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kemensos perketat pengawasan program

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Ciaran Ryan

18.05.2026

Kemensos perketat pengawasan pengadaan di tengah peringatan antikorupsi program prioritas Presiden — Kemensos awasi pengadaan

Kementerian Sosial menegaskan penguatan integritas dalam pelaksanaan program prioritas Presiden karena mayoritas bantuan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Peringatan itu muncul setelah kementerian menemukan potensi malaadministrasi dalam pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat pada Mei 2026.

Sorotan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperingatkan seluruh pegawai Kemensos pada 18 Mei 2026 agar menghindari korupsi dalam program prioritas Presiden.
Kemensos menindaklanjuti temuan potensi malaadministrasi pengadaan sepatu Sekolah Rakyat dengan membebastugaskan sementara dua pejabat terkait proses tersebut.
Inspektur Jenderal bertugas memperdalam investigasi dan evaluasi pengadaan 2026 untuk memperkuat tata kelola serta meminimalkan risiko administratif dan reputasi.

Peringatan integritas dan langkah penindakan

Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperingatkan jajaran Kementerian Sosial agar menjauhi korupsi sekecil apa pun dalam program prioritas kementerian. Dalam sambutan apel antikorupsi di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, pada Senin, 18 Mei 2026, ia mengatakan program prioritas Presiden tidak boleh dinodai korupsi dan pengelolaan bantuan harus dijalankan dengan integritas.

Ia menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos harus tepat waktu, sesuai prosedur, dan tertib administrasi. Menurut dia, Kemensos harus menjadi kementerian yang bersih, berintegritas, dan layak dipercaya publik, terutama karena tidak semua masyarakat memahami proses pengadaan di internal kementerian.

Saifullah Yusuf juga mengingatkan bahwa risiko dari keputusan administrasi dapat berlangsung lama meski proses penandatanganan berlangsung singkat. Ia memperingatkan pegawai agar tidak menukar kehormatan jabatan, nama baik keluarga, dan masa depan anak-anak dengan uang, serta menegaskan pelanggaran disiplin dan ketentuan akan ditindak tegas.

Dampak temuan pengadaan bagi evaluasi 2026

Sebelumnya, Menteri Sosial mengungkapkan adanya potensi malaadministrasi dalam proses pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat. Menyusul temuan tersebut, ia membebastugaskan sementara dua pejabat, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja Sekretariat Jenderal.

Selain itu, Inspektur Jenderal ditugaskan untuk melanjutkan pendalaman, evaluasi, dan investigasi atas pengadaan barang dan jasa, khususnya perlengkapan sepatu Sekolah Rakyat yang ramai diperbincangkan. Langkah itu menjadi bagian dari evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pengadaan Kemensos pada 2026 dan membatasi risiko administratif maupun reputasi dalam penyaluran program sosial.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang tuntutan jaksa terhadap Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook periode 2020–2022, kami mengulas besarnya tuntutan pidana, denda, dan uang pengganti serta klaim kerugian negara yang dikaitkan dengan dampak pada pemerataan kualitas pendidikan. Kami juga menyoroti bagaimana kasus ini menegaskan pentingnya tata kelola pengadaan yang akuntabel dan penegakan hukum yang tegas untuk menjaga integritas sektor publik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?