Kemensos soroti risiko disinformasi medsos terkait pengadaan Sekolah Rakyat

Kemensos soroti risiko disinformasi medsos terkait pengadaan Sekolah Rakyat
Disinformasi Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial menilai arus informasi di media sosial memicu kesalahpahaman publik terhadap sejumlah isu di lingkungan instansi itu. Sorotan terbaru muncul di tengah perhatian publik terhadap pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar dan proses klarifikasi yang sedang berjalan.

Sorotan

  • Isu pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar mendapat sorotan besar dan respons langsung dari Kementerian Sosial.
  • Mensos Saifullah Yusuf telah mendatangi KPK guna memberikan klarifikasi terkait proses pengadaan sepatu tahun 2025.
  • Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengungkap adanya potensi maladministrasi dalam pengadaan berdasarkan temuan tim khusus Kementerian Sosial.

Dampak isu pada pengadaan dan respons kementerian

Saifullah mengajak jajaran dan masyarakat ikut meluruskan pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta di lingkungan Kementerian Sosial. Seruan itu disampaikan bersamaan dengan penegasan bahwa pengawasan publik melalui media sosial perlu diimbangi dengan klarifikasi yang cepat agar tidak membentuk persepsi keliru secara nasional.

Isu yang mendapat perhatian besar adalah pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar. Mensos Saifullah Yusuf juga telah mendatangi KPK terkait pengadaan tersebut, sementara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengungkapkan adanya temuan potensi maladministrasi berdasarkan klarifikasi tim khusus dalam proses pengadaan sepatu Sekolah Rakyat pada tahun 2025.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang temuan potensi maladministrasi pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat, kami mengulas peringatan Mensos Saifullah Yusuf soal pentingnya integritas dalam program prioritas serta penegasan agar proses pengadaan berjalan sesuai prosedur dan tertib administrasi. Kami juga mencatat langkah tindak lanjut Kemensos, termasuk pembebastugasan sementara dua pejabat terkait dan penugasan Inspektur Jenderal untuk memperdalam evaluasi dan investigasi guna menekan risiko administratif maupun reputasi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.