KSP dorong pemisahan anggaran dari Kemensetneg untuk dukung pengawasan program prioritas

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
KSP dorong pemisahan anggaran

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Dan Blystone

03.06.2026

KSP dorong pemisahan anggaran dari Kemensetneg untuk dukung pengawasan program prioritas — KSP ajukan anggaran terpisah

Di tengah perluasan peran pengawalan program prioritas pemerintah, Kantor Staf Kepresidenan meminta skema pendanaan yang berdiri sendiri agar operasionalnya tidak lagi bergantung pada Kementerian Sekretariat Negara. Permintaan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dalam rapat bersama Komisi XIII DPR di Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2026.

Sorotan

Ketua KSP Dudung mengusulkan dalam rapat Komisi XIII DPR pemisahan anggaran KSP dari Kemensetneg karena hambatan operasional dan keterbatasan pendanaan.
Dudung menegaskan peran KSP penting dalam pengawasan dan percepatan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto agar sesuai target dan arahan presiden.
KSP menilai dukungan anggaran mandiri krusial untuk memastikan integrasi, efektivitas, dan manfaat nyata program prioritas nasional demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Permintaan anggaran mandiri dalam rapat DPR

Seperti dilaporkan Kompas.com, Dudung menyampaikan kepada jajaran Komisi XIII DPR bahwa anggaran KSP perlu dipisahkan dari Kemensetneg karena keterbatasan yang ada dinilai menghambat pelaksanaan tugas lembaga tersebut. Ia berharap pimpinan komisi dapat menjembatani usulan itu agar KSP memiliki pos anggaran tersendiri.

Dalam rapat perdana bersama Komisi XIII DPR, Dudung mengatakan anggaran KSP saat ini masih berada di bawah Kementerian Sekretaris Negara. Ia juga menuturkan pernah mengeluarkan uang pribadi ketika hendak berangkat ke Palembang untuk menginvestigasi persoalan kampung nelayan setelah terjadi perubahan jadwal perjalanan dinas.

Dampak bagi pengawalan program prioritas nasional

Dudung menjelaskan KSP berperan mengawal pelaksanaan program prioritas nasional yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, lembaga itu tidak mengambil alih kewenangan teknis kementerian atau lembaga lain, melainkan memastikan program berjalan sesuai target dan arahan presiden.

Ia menyebut arah kerja KSP mencakup pemantauan berbasis data, percepatan penyelesaian hambatan pelaksanaan program, pengelolaan isu strategis nasional, serta penyusunan rekomendasi kepada presiden sebagai dasar pengambilan keputusan. KSP juga disebut berupaya mendeteksi hambatan lebih awal agar dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dengan kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Dudung, penguatan dukungan anggaran penting agar pengawalan program kerja prioritas nasional dapat berjalan terintegrasi, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menambahkan pendekatan itu ditujukan agar program prioritas Presiden Prabowo tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan visi Indonesia Emas 2045, meski KSP saat ini masih menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan tugas tersebut.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dan pergantian pimpinannya, kami membahas meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan penyimpangan anggaran. Artikel itu juga menyoroti dukungan DPR terhadap penyelidikan serta langkah pemerintah merombak jajaran BGN untuk memperkuat akuntabilitas agar program tetap berjalan sesuai tujuan peningkatan gizi masyarakat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?