Program MBG menghadapi sorotan tata kelola di tengah lonjakan anggaran

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Sorotan tata kelola MBG

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Ashutosh Sureka

04.06.2026

Lonjakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis mendorong perhatian baru terhadap pengawasan pengadaan dan mutu pelaksanaan di lapangan. Di tengah konteks itu, sutradara Joko Anwar membawa kritik atas ketidakadilan sistemik ke ruang publik lewat pameran seni di Jakarta Selatan.

Sorotan

ICW melaporkan dugaan markup anggaran dan relasi tertutup dalam pengadaan bahan baku MBG setelah pemantauan di 52 dapur SPPG dan 106 sekolah pada April 2026.
Anggaran MBG melonjak dari Rp 71 triliun pada 2025 menjadi Rp 335 triliun pada 2026, tetapi kualitas makanan di 14 titik dinilai tidak sepadan dengan dana per porsi.
Pada 7 Mei 2026, ICW melaporkan Kepala Badan Gizi Nasional ke KPK atas dugaan markup Rp 141 miliar dalam pengadaan 4.000 sertifikasi halal.

Sorotan pengawasan dan temuan lapangan

Seperti dilaporkan Kompas, kritik terhadap tata kelola program pemerintah ini menguat setelah Indonesia Corruption Watch, ICW, pada 28 April 2026 merilis laporan “Menyeberangi Janji MBG”. Pemantauan lapangan itu mencakup 52 dapur SPPG dan 106 sekolah di tujuh wilayah, dari Jabodetabek hingga Kupang dan Medan, dengan temuan dugaan markup anggaran, pengadaan bahan baku yang dikendalikan relasi personal serta jaringan tertutup, dan keterlibatan politisi, aparat, hingga tokoh agama dalam rantai pasok.

Program Makan Bergizi Gratis, MBG, diluncurkan dengan janji memberantas stunting dan memperbaiki gizi anak di sekolah-sekolah Indonesia. Anggarannya disebut sebesar Rp 71 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp 335 triliun pada 2026, namun di sedikitnya 14 titik pemantauan, anggaran per porsi dinilai tidak sejalan dengan kualitas makanan yang diterima siswa.

Pada 7 Mei 2026, ICW juga resmi melaporkan Kepala Badan Gizi Nasional ke KPK. Laporan itu berkaitan dengan dugaan markup dalam pengadaan sertifikasi halal senilai Rp 141 miliar untuk 4.000 sertifikasi.

Kritik publik dan implikasi bagi kepercayaan

Di Nirmana Falatehan, Jakarta Selatan, pada 16 Mei 2026, Joko Anwar membuka pameran Macabre Art Installation: Ghost in the Cell dengan menghadirkan instalasi “Lady Justice”, patung keadilan dengan kepala terinjak dan pedang dari uang kertas. Pameran itu tidak dibuka untuk merayakan filmnya yang telah ditonton lebih dari tiga juta orang, melainkan untuk memindahkan kritik dari layar ke ruang publik karena, menurutnya, cara lain sudah tidak cukup.

Joko Anwar menyatakan hukum di Indonesia tidak berpihak kepada rakyat dan ketidakadilan serta kekerasan sistemik sudah dirasakan bertahun-tahun. Dalam konteks MBG, kritik semacam itu menambah tekanan terhadap pemerintah untuk memperkuat pengawasan, karena program dengan skala anggaran besar tanpa sistem kontrol yang setara berisiko memperlemah kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kebijakan sosial.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami mengulas dorongan DPR agar pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas program diperketat setelah Kejaksaan Agung menetapkan eks pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka. Laporan itu menyoroti dugaan penunjukan mitra terafiliasi pejabat serta pengadaan barang yang dipermasalahkan, yang memperbesar tekanan untuk membenahi sistem kontrol mengingat anggaran MBG yang sangat besar.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?