Kementerian Perhubungan menindaklanjuti temuan kelebihan pembayaran proyek Bandara VVIP IKN Rp10,49 miliar
Audit atas pembangunan fasilitas sisi darat Bandara VVIP IKN menyoroti potensi dampak tata kelola biaya pada proyek infrastruktur strategis di ibu kota baru. Temuan tersebut mencakup ketidaksesuaian volume pekerjaan, pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, dan pembayaran tambahan volume yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Sorotan
- Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelebihan pembayaran proyek Bandara VVIP IKN sebesar Rp10,49 miliar akibat ketidaksesuaian volume pada 332 item pekerjaan.
- Pejabat menemukan pekerjaan senilai Rp2,18 miliar tidak sesuai spesifikasi teknis dan Rp2,82 miliar terkait penambahan volume serta harga satuan timpang pada 103 item.
- Kementerian Perhubungan menyelesaikan 25 rekomendasi audit, menekankan penguatan pengawasan, kepatuhan teknis, serta pengendalian pembayaran proyek transportasi pemerintah.
Rincian temuan audit dan tindak lanjut
Seperti dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2025 Badan Pemeriksa Keuangan, kelebihan pembayaran pada proyek Bandara VVIP IKN mencapai Rp10,49 miliar. Nilai itu berasal dari ketidaksesuaian perhitungan volume pada 332 item pekerjaan pembangunan fasilitas sisi darat bandar udara senilai Rp5,49 miliar.BPK juga menemukan pekerjaan mekanikal, elektrikal, plumbing, dan arsitektur tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dengan nilai Rp2,18 miliar. Selain itu, terdapat realisasi pembayaran atas penambahan volume pada 103 item pekerjaan dengan harga satuan timpang yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp2,82 miliar.
Akumulasi temuan tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran pada Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan atas pembangunan fasilitas sisi darat Bandara VVIP IKN untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 menghasilkan 11 temuan dan 25 rekomendasi.
Dampak bagi pengawasan proyek infrastruktur
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan BPK memberikan 25 rekomendasi terkait temuan dalam proyek bandara tersebut. Ia menyatakan seluruh rekomendasi itu saat ini telah berstatus selesai diproses.Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Kamis, 4 Juni 2026. Temuan audit ini menempatkan pengawasan volume pekerjaan, kepatuhan spesifikasi teknis, dan pengendalian pembayaran sebagai fokus penting dalam pelaksanaan proyek transportasi pemerintah, khususnya pada pembangunan infrastruktur pendukung IKN.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang dugaan korupsi di Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami menyoroti bagaimana celah tata kelola dan lemahnya pengawasan dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dalam program negara beranggaran besar. Kami juga mengulas bahwa lonjakan anggaran dan diskresi birokrasi meningkatkan kebutuhan transparansi serta akuntabilitas agar insentif untuk kecurangan dapat ditekan.
Berita Transportation Terbaru
- Forex
- Crypto