Kementerian Pertahanan ajukan anggaran 2027 Rp 667 triliun, pagu indikatif ditetapkan Rp 139 triliun

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Anggaran pertahanan 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Ciaran Ryan

1 jam yang lalu

Kementerian Pertahanan ajukan anggaran 2027 Rp 667 triliun, pagu indikatif ditetapkan Rp 139 triliun — Kesenjangan anggaran pertahanan

Pembahasan anggaran pertahanan 2027 menyoroti kesenjangan besar antara kebutuhan belanja yang diajukan pemerintah dan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Kementerian Pertahanan menyebut kebutuhan tersebut disusun dengan mempertimbangkan prioritas tugas serta dinamika peran pertahanan negara dan TNI.

Sorotan

Kementerian Pertahanan mengajukan anggaran 2027 sebesar Rp 667 triliun, namun pagu indikatif yang ditetapkan Bappenas dan Kemenkeu hanya Rp 139 triliun.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan adanya gap kebutuhan dan pagu anggaran memaksa kementerian menyusun ulang skala prioritas belanja.
Kementerian Pertahanan juga mengusulkan tambahan anggaran Rp 195 triliun melalui Komisi I DPR untuk mendukung dinamika dan prioritas sektor pertahanan.

Rincian usulan anggaran 2027

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan Kementerian Pertahanan mengajukan rencana kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 667 triliun dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026. Ia mengatakan usulan itu merupakan konsep yang disusun dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan dinamika tugas yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan serta Tentara Nasional Indonesia sebagai instrumen pertahanan negara.

Namun, Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan tetap harus mengikuti arahan dari Bappenas dan Kementerian Keuangan, yang memberikan pagu indikatif anggaran pertahanan sebesar Rp 139 triliun. Perbedaan antara angka kebutuhan dan pagu tersebut menjadi dasar bagi kementerian untuk kembali menyusun prioritas belanja.

Dampak pada prioritas pertahanan nasional

Sjafrie menyatakan kebutuhan sistem pertahanan negara selalu dinamis dan meningkat karena sektor ini menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Menurut dia, Kementerian Pertahanan telah melakukan berbagai evaluasi dan menetapkan skala prioritas agar pelaksanaan tugas tetap berjalan untuk memenuhi amanat konstitusi dan kepentingan nasional.

Dalam forum yang sama, ia juga mengusulkan tambahan anggaran Rp 195 triliun melalui Komisi I DPR untuk diteruskan kepada Badan Anggaran DPR. Menurut Sjafrie, tambahan tersebut penting karena sistem pertahanan negara merupakan sabuk pengaman pembangunan nasional, sementara kementerian dan TNI juga menghadapi dinamika tugas yang harus dijalankan sesuai Undang-undang TNI untuk mendukung program pemerintah di luar fungsi pertahanan inti.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan kerangka fiskal 2027, kami menyoroti peringatan Badan Anggaran DPR mengenai berbagai risiko jangka panjang yang bisa menekan kebijakan pemerintah, mulai dari potensi El Nino ekstrem hingga gejolak geopolitik yang berdampak pada ketahanan energi. Kami juga mencatat urgensi reformasi subsidi energi serta pentingnya memanfaatkan bonus demografi sebelum jendelanya menutup, karena kualitas tenaga kerja dinilai masih menjadi tantangan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?