DPR dukung perampingan BUMN untuk kurangi inefisiensi operasional
Transformasi struktur BUMN kembali menjadi sorotan di tengah upaya menyederhanakan lebih dari 1.000 entitas usaha yang dinilai membebani efektivitas pengelolaan perusahaan negara. Dukungan dari Komisi VI DPR muncul dengan penekanan bahwa konsolidasi korporasi itu ditujukan untuk memperkuat fokus bisnis dan tata kelola, tanpa pemutusan hubungan kerja.
Sorotan
- Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto mendukung perampingan lebih dari 1.000 entitas BUMN untuk mengurangi inefisiensi dan memperjelas fokus bisnis.
- Firnando menegaskan restrukturisasi dilakukan tanpa pemutusan hubungan kerja, dengan efisiensi dicapai melalui penyederhanaan struktur dan peningkatan sinergi bisnis.
- Perampingan BUMN dinilai sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat tata kelola, daya saing global, dan kontribusi ekonomi nasional.
Agenda perampingan dan fokus bisnis
Seperti dilaporkan Kompas.com, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Firnando Hadityo Ganinduto menyatakan dukungan penuh terhadap langkah streamlining atau perampingan BUMN yang sedang dijalankan Danantara sebagai bagian dari transformasi besar perusahaan negara. Ia menilai banyak anak usaha dan cucu usaha tidak lagi relevan atau tidak memberi kontribusi optimal terhadap bisnis inti, sehingga penyederhanaan struktur diperlukan untuk membuat BUMN lebih efektif dan efisien.Dalam keterangannya pada Minggu, 14 Juni 2026, Firnando mengatakan jumlah entitas BUMN yang melampaui 1.000 perusahaan memicu berbagai inefisiensi operasional. Menurut dia, kebijakan itu juga sejalan dengan amanat awal pembentukan Danantara untuk merapikan struktur korporasi BUMN agar lebih fokus, efisien, dan memiliki arah bisnis yang lebih jelas.
Ia menambahkan perampingan tersebut dipandang sebagai langkah untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan fokus usaha, dan mengurangi potensi inefisiensi yang selama ini membebani perusahaan negara. Selain penyederhanaan struktur korporasi, pengelompokan perusahaan berdasarkan sektor dan fungsi juga dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih usaha antarentitas.
Dampak terhadap tenaga kerja dan daya saing
Firnando menegaskan proses transformasi ini tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan tenaga kerja, melainkan sebagai penataan korporasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara. Ia menyoroti komitmen Danantara yang memastikan streamlining tidak dilakukan melalui pemutusan hubungan kerja, sebuah isu yang disebut menjadi perhatian utama DPR sejak awal pembahasan program transformasi BUMN.Ia mengatakan manajemen Danantara telah menyampaikan kepada Komisi VI DPR bahwa konsolidasi ditempuh melalui penyederhanaan struktur perusahaan dan penguatan sinergi bisnis, bukan dengan mengorbankan pekerja. Dengan pendekatan itu, efisiensi diharapkan tercapai tanpa mengurangi perlindungan terhadap tenaga kerja yang menjadi bagian penting dari ekosistem BUMN.
Firnando menilai program streamlining merupakan langkah strategis jangka panjang untuk membentuk BUMN yang lebih sehat, profesional, dan mampu bersaing di tingkat global. Menurut dia, tujuan akhirnya adalah menghadirkan perusahaan negara yang lebih fokus, lebih produktif, dan memiliki daya saing kuat agar memberi manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional dan masyarakat luas.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang rencana Komisi VI DPR memanggil Pertamina, kami mengulas dampak penyesuaian harga Pertamax pada Juni 2026 terhadap distribusi energi nasional. Pembahasan menyoroti risiko migrasi konsumsi ke Pertalite yang bisa menekan ketersediaan BBM bersubsidi, serta potensi efek berantai pada biaya logistik, inflasi, dan beban pelaku usaha, di tengah klaim Pertamina Patra Niaga bahwa stok Pertalite tetap aman berkat penguatan logistik dan pemantauan distribusi.
Berita Retirement Policies Terbaru
- Forex
- Crypto