BPIP usulkan tambahan anggaran untuk pusat diklat pejabat dan Paskibraka

BPIP usulkan tambahan anggaran untuk pusat diklat pejabat dan Paskibraka
BPIP usul anggaran diklat

BPIP mengusulkan tambahan anggaran Rp 343 miliar untuk membangun pusat pendidikan dan pelatihan pembinaan Pancasila di tengah penyusunan pagu indikatif tahun anggaran 2027. Fasilitas itu direncanakan untuk pelatihan puluhan ribu pejabat tinggi di daerah serta pemusatan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat pusat.

Sorotan

  • BPIP mengusulkan anggaran tambahan Rp 343 miliar untuk pembangunan pusat diklat Pancasila dan pemusatan calon Paskibraka di lahan 7 hektar.
  • Pada tahun anggaran 2027, BPIP menerima pagu indikatif sebesar Rp 141.069.079.000 dengan Rp 10 miliar dialokasikan untuk pembinaan ideologi Pancasila.
  • BPIP mengajukan tambahan anggaran Rp 370.457.677.928 di luar pagu 2027 untuk program dukungan manajemen dan pembinaan ideologi Pancasila.

Rencana anggaran dan fungsi pusat diklat

Seperti diberitakan Kompas.com, usulan tersebut disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Senin, 15 Juni 2026. Ia mengatakan kebutuhan anggaran pembangunan pusat diklat itu berada di luar usulan tambahan anggaran BPIP setelah pagu indikatif tahun anggaran 2027.

Menurut Yudian, sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan pembinaan Pancasila akan digunakan untuk diklat jabatan pimpinan tinggi pratama dan madya di seluruh Indonesia, yang diperkirakan berjumlah sekitar 20.767 orang. Fasilitas yang sama juga disiapkan untuk pemusatan calon Paskibraka tingkat pusat, dengan potensi peserta tiga pasang dari setiap provinsi atau 228 orang.

BPIP memperkirakan pembangunan pusat diklat tersebut membutuhkan lahan sekitar 7 hektar. Nilai kebutuhan anggarannya disebut mencapai Rp 343 miliar, dengan rincian peruntukan yang merujuk pada bahan paparan lembaga itu.

Dampak pada kebutuhan anggaran BPIP 2027

Dalam pemaparannya, Yudian juga menyebut BPIP memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp 141.069.079.000 berdasarkan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Dari jumlah itu, Rp 10 miliar dialokasikan untuk program pembinaan ideologi Pancasila dan sekitar Rp 131 miliar untuk belanja operasional BPIP.

Ia menjelaskan pagu indikatif tersebut hanya mencakup belanja pegawai sebesar Rp 88,19 miliar, operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp 42,87 miliar, serta program pembinaan ideologi Pancasila yang dialokasikan untuk kegiatan Paskibraka sebesar Rp 10 miliar. Karena itu, BPIP juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 370.457.677.928 untuk program dukungan manajemen dan program pembinaan ideologi Pancasila.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk 2027, kami mengulas rencana anggaran Rp49,8 triliun yang diajukan ke DPR untuk mendukung lima program utama. Kami juga menyoroti komposisi sumber dananya—yang masih didominasi Rupiah Murni, dengan PNBP dan dana BLU sebagai pelengkap—serta bagaimana struktur ini menjadi pijakan awal pembahasan prioritas belanja dan efisiensi fiskal.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.