KPU mulai tahapan Pemilu 2029 pada 2027 dengan pagu indikatif Rp 1,43 triliun

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
KPU mulai tahapan Pemilu 2029

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Ciaran Ryan

8 jam yang lalu

KPU mulai tahapan Pemilu 2029 pada 2027 dengan pagu indikatif Rp 1,43 triliun — Tahapan Pemilu 2029 Dimulai

Komisi Pemilihan Umum RI menyiapkan dimulainya tahapan Pemilu 2029 pada 2027 seiring penyusunan pagu indikatif anggaran untuk menjalankan agenda awal pemilu. Rangkaian kegiatan mencakup verifikasi peserta, pemutakhiran data pemilih, penetapan dapil hingga pencalonan presiden dan legislatif.

Sorotan

KPU mulai tahapan Pemilu 2029 pada 2027 dengan total pagu indikatif Rp 1,43 triliun menurut paparan Ketua KPU RI kepada Komisi II DPR.
Alokasi terbesar anggaran 2027 diarahkan ke pendaftaran dan verifikasi peserta dengan Rp 464,35 miliar serta perencanaan program Rp 339,92 miliar untuk kebutuhan awal tahapan.
KPU tetap menggunakan Undang-Undang Pemilu lama sebagai dasar hukum pelaksanaan tahapan Pemilu 2029 yang dimulai 2027, mengikuti mekanisme sebelumnya.

Rincian tahapan dan alokasi anggaran 2027

Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua KPU RI Mochammad Afifudin mengatakan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada Senin, 15 Juni 2026, bahwa tahapan Pemilu 2029 mulai berjalan pada 2027. Ia menyatakan KPU telah menyusun pagu indikatif anggaran 2027 agar sejumlah kegiatan awal dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan tahapan pemilu.

Dalam pemaparan KPU di hadapan Komisi II, ada enam kegiatan yang dijadwalkan pada 2027. Pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dengan pagu indikatif Rp 339.916.646.000, yang mencakup penyusunan regulasi, sosialisasi, pelatihan teknis, penguatan dukungan IT pemilu, seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota, serta persiapan logistik.

Kedua, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2029 dengan pagu indikatif Rp 464.347.213.000, meliputi pendaftaran, pemberkasan, penataan dokumen, dan verifikasi berkas calon partai politik. Ketiga, pembentukan badan ad hoc dengan pagu indikatif Rp 187.501.243.000 untuk seleksi dan pembentukan badan ad hoc oleh satuan kerja KPU kabupaten/kota beserta dukungan operasionalnya.

Keempat, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan pagu indikatif Rp 239.382.133.000. Tahap ini mencakup pendataan pemilih, pengadaan kelengkapan pemutakhiran, sosialisasi metode, pembayaran honor petugas, hingga pencatatan dan pengumuman kepada masyarakat melalui media yang tersedia.

Kelima, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan dengan pagu indikatif Rp 164.775.163.000, termasuk penyusunan, verifikasi, penetapan, dan sosialisasinya kepada pihak terkait. Keenam, pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan pagu indikatif Rp 33.217.602.000 untuk persiapan, pemeriksaan administrasi, verifikasi lapangan, dan pengecekan final berkas pencalonan.

Dampak kelembagaan dan dasar hukum pelaksanaan

Total pagu indikatif KPU pada 2027 untuk pelaksanaan tahapan Pemilu 2029 mencapai Rp 1.429.140.000.000. Besaran anggaran ini menunjukkan fokus awal lembaga penyelenggara pemilu pada kesiapan administrasi, kelembagaan, data pemilih, dan proses pencalonan jauh sebelum hari pemungutan suara.

Afifudin juga menyatakan KPU masih memakai Undang-Undang Pemilu yang lama dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2029. Dengan kerangka hukum yang masih berlaku saat ini, KPU menilai sejumlah tahapan sudah harus dimulai pada 2027 sambil tetap berpedoman pada mekanisme yang digunakan dalam pemilu sebelumnya.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang tahapan awal Pemilu 2029 yang dimulai pada 2027, kami mengulas enam kegiatan yang dijadwalkan KPU berikut pagu indikatif total sekitar Rp1,428 triliun. Kami juga menyoroti bahwa perencanaan dini ini membuka ruang penyiapan regulasi, kelembagaan, dan pembaruan data pemilih, sekaligus menjadi sinyal awal bagi DPR dan pemerintah terkait kebutuhan anggaran tahapan awal.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?