Kementerian Kebudayaan ajukan tambahan anggaran Rp 3,9 triliun untuk 2027
Dalam pembahasan awal anggaran 2027, Kementerian Kebudayaan mengusulkan tambahan dana Rp 3,9 triliun di luar pagu indikatif Rp 953 miliar. Tambahan ini diarahkan terutama untuk pemajuan dan pelestarian kebudayaan, sekaligus mendukung kebutuhan manajemen serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sorotan
- Kementerian Kebudayaan mengajukan tambahan anggaran Rp 3,9 triliun untuk tahun anggaran 2027, di luar pagu indikatif Rp 953 miliar.
- Rp 3,045 triliun dari tambahan anggaran diusulkan untuk program pemajuan pelestarian kebudayaan, dengan dukungan manajemen Rp 816,65 miliar dan rekonstruksi pascabencana Rp 103,82 miliar.
- Tambahan anggaran APBN menjadi prioritas utama menopang program dasar kementerian pada 2027, meski skema pendanaan kolaboratif tetap dijalankan simultan.
Rincian usulan anggaran 2027
Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut dalam rapat Komisi X DPR di Jakarta, Senin, 15 Juni 2026. Ia mengatakan pagu indikatif Kementerian Kebudayaan untuk tahun anggaran 2027 berada di level Rp 953 miliar, sementara kementerian juga mengajukan tambahan Rp 3,9 triliun yang selanjutnya akan disampaikan melalui Kementerian Keuangan.Fadli merinci porsi terbesar dari tambahan anggaran itu ditujukan untuk program pemajuan pelestarian kebudayaan sebesar Rp 3,045 triliun. Selain itu, alokasi untuk dukungan manajemen mencapai Rp 816.654.122.000, sedangkan program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disebut sebagai program direktif Presiden diusulkan sebesar Rp 103.820.100.000.
Dampak bagi agenda kebudayaan nasional
Usulan tambahan anggaran ini menunjukkan fokus kementerian untuk memperkuat pembiayaan agenda kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Dalam rapat yang sama, Fadli juga menyinggung Dana Indonesia Raya yang dimaksudkan untuk mendukung pelaku, komunitas, dan lembaga budaya di berbagai wilayah Indonesia.Di sisi lain, kementerian menyatakan akan terus menggerakkan kerja sama dengan kementerian lain, lembaga, pihak swasta, filantropis, dan korporasi untuk mendorong pemajuan kebudayaan. Meski pendanaan kolaboratif tetap dijalankan secara simultan, tambahan anggaran dari APBN disebut menjadi prioritas utama untuk menopang program dasar kementerian pada 2027.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk 2027, kami membahas pengajuan anggaran Rp49,8 triliun untuk mendukung lima program kerja utama yang dibahas bersama DPR. Artikel itu juga mengulas komposisi sumber pendanaan—terutama Rupiah Murni, dengan pelengkap dari PNBP dan dana BLU—serta bagaimana struktur ini menjadi pijakan pembahasan prioritas belanja dan efisiensi fiskal.
Berita Retirement Policies Terbaru
- Forex
- Crypto