KPK usulkan tambahan anggaran 2027, DPR dorong kenaikan hingga Rp 5 triliun

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
KPK usulan anggaran 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Ciaran Ryan

3 jam yang lalu

KPK usulkan tambahan anggaran 2027, DPR dorong kenaikan hingga Rp 5 triliun — KPK anggaran naik drastis

Pembahasan pagu anggaran 2027 untuk lembaga penegak hukum mengemuka di DPR saat KPK memaparkan kebutuhan tambahan dana untuk mendukung tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, usulan tambahan Rp 762,30 miliar dari KPK justru memicu dorongan dari pimpinan Komisi III agar nilainya dinaikkan jauh lebih besar.

Sorotan

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong KPK menaikkan usulan tambahan anggaran tahun 2027 hingga Rp 5 triliun pada rapat di Senayan, 17 Juni 2026.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengusulkan penambahan anggaran Rp 762,30 miliar untuk kebutuhan pencegahan serta pemberantasan korupsi dan menegaskan permintaan sesuai kebutuhan riil.
Perdebatan antara DPR dan KPK mencerminkan fokus peningkatan alokasi pendanaan penegakan hukum dalam struktur belanja negara 2027 di tengah dinamika politik.

Usulan anggaran KPK dalam rapat kerja DPR

Seperti diberitakan Kompas.com, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyarankan KPK mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 5 triliun untuk tahun anggaran 2027. Ia menyampaikan pandangan itu saat rapat kerja Komisi III DPR bersama Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.

Saran tersebut muncul setelah Setyo menjelaskan bahwa KPK mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 762,30 miliar. Menurut Setyo, tambahan dana itu ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sahroni kemudian mempertanyakan besaran usulan itu dan menilai KPK dapat mengajukan angka yang jauh lebih tinggi. Ia juga berkelakar bahwa Komisi III akan mengingatkan Presiden Prabowo Subianto atas pernyataannya soal dukungan anggaran jika usulan KPK tidak dipenuhi.

Dampak pada prioritas pendanaan penegakan hukum

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan lembaganya tidak mengajukan anggaran secara berlebihan dan telah menyesuaikan permintaan dengan kebutuhan riil. Ia mengatakan perhitungan itu mencakup kebutuhan unit kerja penindakan, pencegahan, koordinasi supervisi, serta pendidikan peran serta masyarakat.

Pernyataan Setyo menunjukkan KPK tetap mempertahankan pendekatan anggaran yang terukur, meski ada dorongan politik di DPR untuk meminta alokasi lebih besar. Perdebatan ini menyoroti besarnya perhatian terhadap kapasitas pendanaan lembaga antirasuah dalam struktur belanja negara 2027, terutama di tengah pembahasan anggaran penegakan hukum yang lebih luas.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang dukungan Komisi III DPR terhadap tambahan anggaran Polri Rp 66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027, kami mengulas alasan penguatan pendanaan ini di tengah proyeksi tantangan keamanan yang meningkat jelang Pemilu 2029. Fokus belanja yang disorot mencakup pengadaan sarana-prasarana operasional seperti kendaraan taktis, alat material khusus, CCTV, body camera, drone, serta perlengkapan pengendalian massa yang tetap mengacu pada standar HAM.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?