Partai Demokrat soroti kejelasan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Demokrat soroti posisi PDI-P

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

6 jam yang lalu

Partai Demokrat soroti kejelasan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo — Demokrat soroti sikap PDI-P

Perdebatan mengenai peran partai di dalam dan di luar pemerintahan kembali mengemuka seiring sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Partai Demokrat menilai kejelasan dan konsistensi posisi politik diperlukan agar publik tidak menerima pesan yang saling bertentangan.

Sorotan

Partai Demokrat meminta PDI-P memperjelas posisi politik terhadap pemerintahan Prabowo agar masyarakat memahami arah dan konsistensi sikap partai.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan sikap politik tegas dibutuhkan untuk menghindari multitafsir dan sikap abu-abu di mata publik.
Demokrat mengingatkan perlunya konsistensi praktik politik PDI-P sebagai penyeimbang di luar pemerintahan, sesuai keputusan kongres dan pernyataan Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira.

Sikap Demokrat atas posisi PDI-P

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan publik tidak mempersoalkan apakah PDI-P berada di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan seberapa jelas sikap itu dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat.

Dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu, 21 Juni 2026, Herzaky menyatakan politik membutuhkan kejelasan, bukan sikap abu-abu. Menurut dia, posisi yang tegas memudahkan masyarakat memahami arah perjuangan partai sekaligus menilai kesesuaian antara pernyataan dan tindakan politiknya.

Ia juga menyinggung pengalaman Demokrat saat berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Pada periode itu, Demokrat menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang yang memberi kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif, sambil tetap mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai tepat.

Implikasi bagi peran oposisi dan tata politik

Demokrat menyatakan menghormati pernyataan Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira yang menyebut partainya sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres partai. Namun, Herzaky menekankan pilihan tersebut perlu tercermin secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

Menurut Herzaky, baik menjadi pendukung pemerintah maupun menjadi penyeimbang di luar pemerintahan sama-sama sah dalam demokrasi. Ia menilai persoalan muncul ketika publik kesulitan membedakan peran partai yang berada di dalam pemerintahan dan partai yang memilih berada di luar pemerintahan, sehingga pembagian peran politik menjadi tidak jelas.

Perdebatan tentang posisi politik PDI-P di luar pemerintahan kembali menguat setelah Pilpres 2024, ketika partai itu dinilai belum tegas memilih berada di dalam atau di luar pemerintahan. Dalam artikel kami sebelumnya, kami mengulas bagaimana ketidakjelasan ini memicu tekanan dari partai-partai koalisi dan berpotensi memengaruhi keseimbangan politik nasional, termasuk efektivitas fungsi oposisi/penyeimbang terhadap pemerintah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?