Imigrasi minta evaluasi rencana bebas visa 8 negara demi devisa dan keamanan pariwisata

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Evaluasi bebas visa 8 negara

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Dan Blystone

1 jam yang lalu

Imigrasi minta evaluasi rencana bebas visa 8 negara demi devisa dan keamanan pariwisata — Evaluasi bebas visa pariwisata

Pemerintah sedang menimbang langkah untuk menjaga target kunjungan wisatawan asing 2026 di tengah gangguan konektivitas penerbangan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Di saat yang sama, Direktorat Jenderal Imigrasi menilai usulan bebas visa kunjungan bagi delapan negara perlu dikaji ulang karena pengalaman sebelumnya pada 2016 dinilai tidak menambah devisa negara.

Sorotan

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko pada 22 Juni 2026 meminta evaluasi rencana bebas visa 8 negara karena skema serupa pada 2016 tidak meningkatkan devisa.
Kementerian Pariwisata usulkan bebas visa untuk Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, India, Belarusia, Kazakhstan, Makau, dan permanent resident Singapura guna mengejar target 17,6 juta kunjungan wisman 2026.
Hingga 27 Mei 2026, 1.444 pembatalan penerbangan berdampak pada potensi hilangnya 160.052 perjalanan wisatawan mancanegara, mendorong pemerintah fokus promosi ke Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania.

Perbedaan pandangan atas skema bebas visa

Seperti diberitakan Kompas.com, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko meminta usulan pemberian bebas visa kunjungan bagi turis dari delapan negara dievaluasi kembali. Dalam pernyataannya di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta Selatan, pada Senin, 22 Juni 2026, ia mengatakan kebijakan serupa yang dibuka untuk 159 negara pada 2016 tidak meningkatkan pendapatan devisa negara.

Hendarsam menilai masyarakat menginginkan wisatawan yang datang ke Indonesia adalah wisatawan berkualitas. Ia juga memperingatkan bahwa pelonggaran akses masuk tanpa seleksi yang memadai berisiko menekan nilai strategis kebijakan keimigrasian dan memunculkan persoalan ketertiban serta kenyamanan publik.

Menurut dia, aspek keamanan tetap menjadi perhatian utama Imigrasi, termasuk dalam menjaga kedaulatan keamanan dan kedaulatan ekonomi. Karena itu, ia berpandangan peningkatan mutu pariwisata dapat ditempuh melalui langkah lain tanpa harus mengandalkan skema bebas visa kunjungan.

Target wisman 2026 dan dampaknya bagi sektor pariwisata

Wacana bebas visa tersebut diusulkan Kementerian Pariwisata untuk menopang kunjungan wisatawan mancanegara ketika penerbangan internasional terganggu. Berdasarkan keterangan yang dimuat akun resmi Instagram Dispar Kepri, usulan itu mencakup Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, India, Belarusia, Kazakhstan, Makau, serta perluasan fasilitas bagi permanent resident Singapura, dan saat ini masih menunggu keputusan tingkat menteri.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan hingga 27 Mei 2026 terdapat 1.444 penerbangan yang dibatalkan, dengan potensi hilangnya 160.052 perjalanan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Untuk mengejar target 17,6 juta kunjungan wisman pada 2026, pemerintah mengalihkan fokus promosi dari pasar Eropa dan Timur Tengah ke Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania, sambil memperkuat promosi digital, kerja sama dengan maskapai, penambahan kapasitas kursi, insentif penerbangan, kebijakan visa, dan anggaran promosi.

Perbedaan pandangan antara Imigrasi dan Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa kebijakan visa kini menjadi titik temu antara kepentingan pertumbuhan pariwisata dan pengelolaan risiko keamanan. Keputusan akhir atas usulan tersebut akan memengaruhi strategi Indonesia dalam menjaga daya saing destinasi sekaligus mempertahankan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi nasional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang proyeksi kenaikan BI Rate pada 2026, kami membahas perkiraan suku bunga acuan Bank Indonesia yang dapat naik ke 5,75% pada kuartal II 2026 dan bertahan di 6,0% pada paruh kedua tahun tersebut, seiring fokus menjaga stabilitas rupiah di tengah penguatan dolar AS. Kami juga menyoroti risikonya terhadap daya beli dan penyaluran kredit perbankan, yang dapat mendorong bank memperketat prinsip kehati-hatian dan berimbas pada aktivitas ekonomi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?