Banggar DPR menyetujui pagu tujuh Kemenko untuk RAPBN 2027

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Banggar DPR setujui pagu 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Sholanke Dele

2 jam yang lalu

Banggar DPR menyetujui pagu tujuh Kemenko untuk RAPBN 2027 — Banggar DPR setujui pagu Kemenko

Pembahasan awal RAPBN 2027 di DPR menyoroti alokasi anggaran bagi tujuh kementerian koordinator dalam rapat yang juga diwarnai candaan pimpinan sidang. Di forum itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah berkelakar akan menyetujui tambahan pagu anggaran meski besaran dan rinciannya belum dibahas.

Sorotan

Banggar DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh Kemenko dalam RAPBN 2027 pada rapat tanggal 22 Juni 2026.
Pagu disetujui meliputi Kemenko Perekonomian Rp 664 miliar, PMK Rp 304,1 miliar, Polhukam Rp 392,2 miliar, dan Kemenko lain total di atas Rp 2 triliun.
Persetujuan pagu awal memungkinkan fokus pembahasan berikutnya pada rincian kebutuhan belanja dan kemungkinan tambahan alokasi tiap kementerian koordinator.

Persetujuan pagu dalam rapat RAPBN 2027

Seperti diberitakan Kompas.com, Banggar DPR RI memberikan persetujuan atas pagu anggaran tujuh kementerian koordinator dalam RAPBN 2027 pada rapat Senin, 22 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, Said Abdullah menyatakan para menteri koordinator kemungkinan akan mengusulkan tambahan pagu anggaran pada pembahasan berikutnya, lalu melontarkan candaan bahwa tambahan itu disetujui lebih dahulu agar para Menko tidak perlu bolak-balik menghadiri rapat.

Pernyataan itu disambut tawa peserta rapat. Said kemudian kembali berkelakar bahwa salah satu "kehebatan" Banggar adalah menyetujui tambahan anggaran sebelum pembahasan rinci dilakukan, sebelum akhirnya palu persetujuan diketuk.

Setelah itu, Banggar meminta persetujuan atas pagu anggaran yang telah tercantum dalam RAPBN 2027. Pagu untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp 664 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp 304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp 392,2 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Rp 338,8 miliar.

Selain itu, pagu Kementerian Koordinator Bidang Pangan ditetapkan Rp 509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 276,8 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 620,9 miliar. Seluruh peserta rapat kemudian menyatakan setuju terhadap usulan pagu tersebut.

Dampak bagi koordinasi anggaran pemerintah

Persetujuan ini menjadi langkah awal dalam proses penyusunan anggaran 2027 untuk kementerian koordinator, yang berperan menyelaraskan kebijakan lintas sektor pemerintahan. Dengan pagu awal yang telah disetujui, pembahasan berikutnya berpotensi berfokus pada rincian kebutuhan belanja dan kemungkinan tambahan alokasi yang diajukan masing-masing kementerian.

Rapat itu dihadiri seluruh menteri koordinator beserta jajaran mereka, termasuk Airlangga Hartarto, Djamari Chaniago, Yusril Ihza Mahendra, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Kehadiran penuh para Menko menunjukkan bahwa pembahasan RAPBN 2027 untuk fungsi koordinasi antar-kementerian menjadi bagian penting dalam tahapan awal anggaran pemerintah.

Dalam publikasi kami sebelumnya tentang peluncuran fitur Perdana di Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), kami membahas upaya Kementerian Keuangan memperketat pengawasan Transfer ke Daerah (TKD) melalui pemetaan kebutuhan pendanaan dan prioritas pembangunan sejak tahap perencanaan. Fitur ini menekankan evaluasi serapan berbasis hasil, sehingga kontribusi setiap rupiah TKD dapat ditelusuri ke output proyek, lokasi fisik, dan keselarasan dengan prioritas nasional. Konteks tersebut membantu memahami mengapa penetapan pagu RAPBN 2027 juga semakin menuntut transparansi, ketepatan alokasi, dan akuntabilitas belanja lintas level pemerintahan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?