Polda Metro Jaya bantah intervensi politik dalam penanganan kasus ijazah Jokowi

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Polda bantah politik kasus ijazah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Ciaran Ryan

1 jam yang lalu

Polda Metro Jaya bantah intervensi politik dalam penanganan kasus ijazah Jokowi — Polda Metro klarifikasi ijazah

Polda Metro Jaya menyatakan proses hukum dalam perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo berjalan sesuai prosedur dan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Kepolisian justru menilai ada upaya yang mengganggu penyidikan, ketika kritik terhadap penanganan perkara disampaikan melalui narasi media sosial alih-alih mekanisme hukum yang tersedia.

Sorotan

Polda Metro Jaya menetapkan delapan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dengan ancaman pidana maksimal enam tahun.
Kasus dibagi ke dua klaster, dengan klaster pertama dijerat pasal penghasutan dan klaster kedua dijerat pasal manipulasi dokumen elektronik.
Status tersangka Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar dicabut setelah penyelesaian perkara melalui restorative justice atau pengakuan kekeliruan.

Struktur tersangka dan implikasi perkara

Polda Metro Jaya sempat menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi setelah proses penyidikan yang panjang. Secara umum, para tersangka dijerat dengan Pasal 27A dan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 310 dan atau 311 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun.

Perkara itu dibagi ke dalam dua klaster berdasarkan dugaan perbuatan. Klaster pertama juga dikenai Pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan kepada penguasa umum, dengan nama yang masuk antara lain Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis.

Klaster kedua terdiri atas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma. Mereka dijerat Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 35 UU ITE terkait dugaan menghapus atau menyembunyikan serta memanipulasi dokumen elektronik.

Dalam perkembangannya, status tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dicabut setelah terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan, karena keduanya menyelesaikan perkara melalui restorative justice. Rismon Sianipar dari klaster kedua kemudian mengikuti langkah serupa dan mengaku keliru dalam penelitiannya terkait ijazah Jokowi.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang pola korupsi di lingkar kekuasaan, kami menyoroti bagaimana sejumlah perkara sejak era Reformasi kerap melibatkan pejabat dengan akses strategis terhadap anggaran, perizinan, dan keputusan negara. Kami juga mencatat dampaknya bagi tata kelola dan kepercayaan publik, termasuk risiko meningkatnya ketidakpastian proyek dan melemahnya efisiensi belanja ketika pengawasan terhadap program prioritas tidak cukup kuat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?