Komisi X DPR dorong gaji guru minimal Rp 5 juta dalam agenda anggaran 2027

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Komisi X dorong gaji guru Rp 5 juta

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Andreas Kristo

1 jam yang lalu

Komisi X DPR dorong gaji guru minimal Rp 5 juta dalam agenda anggaran 2027 — DPR usulkan gaji guru naik

Pembahasan kesejahteraan tenaga pendidik kembali menguat di tengah persiapan arah belanja negara tahun depan dan evaluasi atas pendapatan guru di Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyatakan gaji guru yang layak minimal Rp 5 juta, sambil menilai pemerintah mulai menyiapkan ruang anggaran untuk kenaikan gaji dan tunjangan guru ASN maupun non-ASN.

Sorotan

Komisi X DPR mengusulkan standar gaji guru minimal Rp 5 juta dan menyoroti prioritas pemerintah dalam postur anggaran 2027.
Pemerintah dinilai menunjukkan itikad baik dengan menyiapkan kenaikan gaji dan tunjangan guru ASN maupun non-ASN dalam RAPBN 2027.
Presiden Prabowo mengungkap potensi kerugian Indonesia sebesar 908 miliar dolar U.S. akibat kebocoran SDA selama 34 tahun membatasi kenaikan gaji guru.

Usulan standar gaji dan sinyal anggaran 2027

Lalu Hadrian Irfani mengatakan kepada Kompas.com di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/2026), Komisi X DPR telah menghitung bahwa angka minimal Rp 5 juta merupakan nominal yang layak bagi kesejahteraan guru.

Ia mendorong agar kesejahteraan guru menjadi prioritas pemerintah. Menurut dia, postur anggaran 2027 уже menunjukkan itikad baik pemerintah untuk menyiapkan anggaran bagi kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik untuk ASN maupun non-ASN.

Lalu juga menyebut perhatian pemerintah terhadap guru menjadi faktor penting dalam pembahasan anggaran mendatang. Ia mengatakan Komisi X akan mencermati pidato nota keuangan Presiden pada 16 Agustus, namun meyakini kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas dalam agenda pemerintah.

Kaitannya dengan kebocoran penerimaan negara

Lalu menyatakan pandangannya sejalan dengan penjelasan Presiden Prabowo Subianto bahwa gaji guru dan pegawai negeri belum dapat meningkat lebih optimal karena banyak kekayaan alam Indonesia mengalami kebocoran. Menurut dia, penjelasan itu dimaksudkan untuk memberi gambaran kepada publik mengenai keterbatasan ruang fiskal yang selama ini menahan perbaikan pendapatan guru.

Sebelumnya, Prabowo dalam acara Konbes PBNU di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), mengatakan gaji guru dan pegawai negeri tidak bisa lebih baik karena anggaran negara terus tergerus. Ia menyoroti praktik kebocoran keuntungan negara melalui under-invoicing dalam penjualan komoditas sumber daya alam Indonesia.

Prabowo mengatakan perhitungan yang ia sampaikan menunjukkan Indonesia rugi 908 miliar dolar U.S. selama 34 tahun, atau sekitar Rp 15.000 triliun. Pernyataan itu memperkuat konteks bahwa perdebatan soal kenaikan gaji guru kini tidak hanya terkait kebijakan pendidikan, tetapi juga efektivitas pengelolaan penerimaan negara.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kebocoran penerimaan negara yang menghambat ruang fiskal, kami mengulas penjelasan Presiden Prabowo Subianto bahwa praktik seperti under-invoicing dan aliran kekayaan ke luar negeri membuat penerimaan negara tergerus besar. Kami juga menyoroti bahwa kebocoran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp2.500 triliun per tahun dinilai membatasi kemampuan pemerintah menaikkan gaji ASN dan guru serta memperluas belanja pembangunan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?