Kejagung ungkap 12 kasus korupsi strategis dengan kerugian negara besar
Kejaksaan Agung memaparkan 12 perkara korupsi strategis yang dinilai berdampak luas pada keuangan negara, perekonomian nasional, tata kelola sumber daya alam, dan kepentingan publik. Dalam paparan di Jakarta pada Rabu, Jampidsus Febrie Adriansyah menegaskan penindakan korupsi diarahkan pada perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat dan program pemerintah.
Sorotan
- Kejagung mengungkap 12 kasus korupsi strategis yang menyebabkan kerugian negara besar serta dampak meluas ke sektor ekonomi nasional.
- Kasus-kasus korupsi yang diangkat mempengaruhi rantai pasok komoditas, pasar energi, jasa keuangan, telekomunikasi, dan perdagangan.
- Kejagung menekankan fokus pemberantasan korupsi pada perkara yang berdampak pada kepentingan publik dan tata kelola ekonomi, bukan hanya nilai kerugian.
Dampak terhadap ekonomi dan tata kelola
Pemaparan Kejagung menunjukkan penanganan perkara korupsi tidak hanya difokuskan pada besarnya kerugian fiskal, tetapi juga pada efek turunannya terhadap sektor strategis. Kasus-kasus yang diangkat menyentuh rantai pasok komoditas, pasar energi, jasa keuangan, telekomunikasi, hingga perdagangan, sehingga implikasinya meluas ke aktivitas ekonomi nasional.Dalam penjelasannya, Febrie menyatakan pemberantasan korupsi harus difokuskan pada perkara yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak serta kepentingan negara atau program pemerintah. Pendekatan itu menempatkan perkara korupsi besar sebagai isu tata kelola ekonomi dan perlindungan kepentingan publik, bukan semata pelanggaran pidana dengan nilai nominal tinggi.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang kendala pemulihan aset negara dari perkara korupsi Jiwasraya dan Asabri, kami membahas bagaimana aset sitaan—termasuk properti yang terkait Benny Tjokro—terbebani hak tanggungan sehingga menghambat penjualan untuk mengembalikan kerugian negara. Kami juga mencatat Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung menelaah keabsahan fasilitas kredit dan hak tanggungan tersebut serta menyiapkan langkah hukum lanjutan jika ada indikasi agunan digunakan untuk menghindari perampasan aset hasil tindak pidana.
Berita Retirement Policies Terbaru
- Forex
- Crypto