Komisi X DPR usulkan gaji minimum guru Rp 5 juta per bulan

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Usulan gaji minimum guru

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Ciaran Ryan

7 jam yang lalu

Komisi X DPR usulkan gaji minimum guru Rp 5 juta per bulan — Usulan gaji guru naik

Usulan kenaikan standar pendapatan guru kembali mengemuka di tengah pembahasan kesejahteraan tenaga pendidik dan arah belanja negara untuk tahun mendatang. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyatakan gaji minimum guru sebesar Rp 5 juta per bulan dinilai layak, sambil menyoroti adanya ruang anggaran 2027 untuk kenaikan gaji dan tunjangan guru.

Sorotan

Komisi X DPR mengusulkan gaji minimum guru sebesar Rp 5 juta per bulan sebagai nominal layak untuk kesejahteraan guru di Indonesia.
Indikasi alokasi anggaran kenaikan gaji dan tunjangan guru mulai tercermin pada postur anggaran 2027, baik untuk ASN maupun non-ASN.
Presiden Prabowo menyoroti kebocoran keuntungan negara dari under-invoicing SDA sebesar Rp 2.500 triliun per tahun sebagai penghambat peningkatan gaji guru.

Usulan besaran gaji dan sinyal anggaran 2027

Seperti diberitakan Kompas.com, Lalu Hadrian Irfani menyampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/2026), bahwa Komisi X DPR telah menghitung angka minimal Rp 5 juta per bulan sebagai nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru di Indonesia.

Ia menilai angka tersebut sudah dapat dikatakan layak untuk menjamin kesejahteraan guru. Lalu juga mengapresiasi langkah pemerintah yang kini mempersiapkan anggaran untuk kenaikan gaji dan tunjangan guru, baik bagi ASN maupun non-ASN, yang menurutnya telah terlihat dalam postur anggaran 2027.

Lalu menyebut kesejahteraan guru menjadi salah satu perhatian besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan Presiden kerap menempatkan kesejahteraan guru sebagai prioritas.

Alasan pemerintah dan implikasinya bagi sektor pendidikan

Dalam pernyataannya, Lalu juga menyetujui penjelasan Presiden Prabowo bahwa kebocoran kekayaan alam menjadi salah satu sebab gaji guru di Indonesia belum membaik secara optimal. Menurutnya, penjelasan itu ditujukan agar masyarakat memahami hambatan fiskal yang memengaruhi kemampuan negara menaikkan gaji guru.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam acara Konbes PBNU di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), mengatakan gaji guru dan pegawai negeri belum bisa lebih baik karena uang negara terus diambil. Ia menyoroti praktik kebocoran keuntungan negara melalui under-invoicing dalam penjualan komoditas sumber daya alam Indonesia dan menyatakan kerugian negara dari kebocoran itu mencapai Rp 2.500 triliun per tahun.

Jika ruang fiskal benar-benar diperluas melalui perbaikan penerimaan dan penutupan kebocoran, usulan kenaikan gaji serta tunjangan guru berpotensi menjadi salah satu agenda penting bagi sektor pendidikan nasional. Arah ini juga dapat memengaruhi daya tarik profesi guru dan kualitas dukungan terhadap tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang rencana penurunan dana transfer ke daerah pada 2027, kami menyoroti kekhawatiran Komisi II DPR bahwa pemangkasan dari sekitar Rp900 triliun menjadi Rp600 triliun dapat menekan APBD. Kondisi ini dinilai berisiko mengganggu pembayaran gaji ASN—termasuk PNS dan PPPK (termasuk paruh waktu)—serta kualitas layanan publik jika tidak ada jaminan dukungan dari pemerintah pusat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?