DPR desak penguatan program padat karya di tengah 23.470 PHK di Indonesia
Tekanan pada pasar tenaga kerja Indonesia meningkat pada paruh pertama 2026 seiring bertambahnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan di berbagai daerah. Kondisi ini mendorong seruan agar pemerintah memperluas program padat karya dan pelatihan kerja untuk menahan dampak terhadap konsumsi rumah tangga dan ekonomi daerah.
Sorotan
- Sebanyak 23.470 pekerja di Indonesia terkena PHK sepanjang Januari–Mei 2026, dengan Jawa Barat mencatat jumlah tertinggi yaitu 5.044 orang.
- Anggota Komisi IX DPR mendorong pemerintah memperluas program padat karya ke infrastruktur, lingkungan, dan pengelolaan sampah untuk meredam dampak PHK pada ekonomi daerah.
- DPR meminta peningkatan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, termasuk pelibatan swasta dan intensifikasi pelatihan bahasa asing guna membuka peluang kerja global.
Desakan kebijakan dan opsi penyerapan kerja
Menurut laporan Kompas, keterangan Anggota Komisi IX DPR Asep Romy Romaya pada Kamis menyatakan pemerintah perlu segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk merespons gelombang PHK yang tengah terjadi. Ia menilai perluasan program padat karya dapat menjadi solusi taktis untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah tetap berjalan ketika pekerja terdampak mulai kehilangan penghasilan.Asep mengatakan ancaman PHK tidak hanya menyangkut keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya, tetapi juga berpotensi menekan konsumsi rumah tangga nasional. Karena itu, ia meminta cakupan proyek padat karya diperluas ke berbagai sektor, termasuk perbaikan infrastruktur dasar, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, dan proyek pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah memperbanyak program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk dengan melibatkan lembaga pelatihan kerja swasta di samping Balai Latihan Kerja milik pemerintah. Ia mengusulkan kurikulum bagi korban PHK yang mencakup peningkatan kemampuan bahasa asing secara intensif agar peluang kerja di pasar global dan penempatan kerja ke luar negeri melalui prosedur yang sah dapat terbuka lebih luas.
Sebaran PHK dan dampaknya ke daerah
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 23.470 pekerja di Indonesia terkena PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dalam data yang diunduh dari laman Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, sekitar 21,49 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.Jumlah pekerja yang terkena PHK di Jawa Barat selama periode itu mencapai 5.044 orang, terdiri dari 1.113 pekerja pada Januari, 1.775 pada Februari, 1.301 pada Maret, 795 pada April, dan 60 pada Mei. Di bawah Jawa Barat, Banten mencatat 2.596 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026, dengan rincian 660 pekerja pada Januari, 691 pada Februari, 516 pada Maret, 639 pada April, dan 90 pada Mei.
Besarnya konsentrasi PHK di provinsi industri menunjukkan tekanan pada sektor ketenagakerjaan formal masih berlangsung. Jika tidak diimbangi perluasan proyek padat karya dan pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, pelemahan pendapatan rumah tangga berisiko menahan aktivitas ekonomi regional.
Dalam artikel kami sebelumnya, kami membahas peringatan OJK kepada perbankan untuk mencermati penurunan daya beli dan gelombang PHK yang berpotensi meningkatkan risiko kredit, terutama pada segmen UMKM dan kredit konsumsi. Meski demikian, per April 2026 indikator perbankan seperti NPL, likuiditas, dan permodalan masih dinilai terjaga, namun bank diperkirakan akan lebih selektif menyalurkan kredit di tengah ketidakpastian ekonomi.
Berita Labor Market Terbaru
- Forex
- Crypto