DPR gelar rapat paripurna untuk bahas laporan keuangan pemerintah pusat

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR paripurna laporan keuangan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Andreas Kristo

6 jam yang lalu

DPR gelar rapat paripurna untuk bahas laporan keuangan pemerintah pusat — DPR bahas keuangan pusat

Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 30 Juni 2026, dihadiri 293 anggota dari total 579 anggota dewan. Kehadiran itu membuat kuorum tercapai sehingga sidang dapat dibuka untuk membahas hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan sejumlah agenda kelembagaan lain.

Sorotan

Puan Maharani memimpin rapat paripurna DPR dengan kuorum 293 dari 579 anggota hadir, membuka pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat Tahun 2025.
Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebagai agenda utama sidang paripurna.
DPR membahas uji kelayakan calon anggota KIP periode 2026-2030, 15 RUU inisiatif Komisi II tentang kabupaten/kota, dan permohonan kewarganegaraan.

Agenda sidang dan pemenuhan kuorum

Sebagaimana dilaporkan Kompas.com, Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat didampingi Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan Saan Mustopa. Dalam pembukaan sidang, ia menyatakan kuorum telah terpenuhi berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI dan kehadiran anggota dari seluruh fraksi.

Puan menyampaikan daftar hadir pada permulaan rapat telah ditandatangani oleh 293 anggota dari total 579 anggota DPR. Dengan jumlah itu, rapat paripurna dinyatakan dapat dimulai secara terbuka.

Pada sidang kali ini, Badan Pemeriksa Keuangan dijadwalkan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025. Agenda tersebut menjadi pokok pembahasan utama dalam rapat paripurna hari itu.

Rangkaian keputusan kelembagaan DPR

Selain pembahasan laporan pemeriksaan keuangan pemerintah, Komisi I DPR juga dijadwalkan membacakan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KIP periode 2026-2030. Tahap itu kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan di forum paripurna.

DPR juga memasukkan agenda pembacaan pendapat fraksi-fraksi terhadap 15 RUU tentang kabupaten dan kota usul inisiatif Komisi II DPR RI. Di akhir rangkaian, DPR membacakan persetujuan atas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum melanjutkan pada pengambilan keputusan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang rapat-rapat tertutup DPR dan pemerintah membahas agenda ekonomi, kami mengulas intensifikasi koordinasi sepanjang Juni 2026 untuk merespons isu seperti pertumbuhan, ancaman PHK, anggaran program publik, dan pelemahan rupiah. Pembahasan itu menegaskan upaya sinkronisasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter serta menjaga kepercayaan investor.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?