PN Jakarta Selatan menolak praperadilan tersangka korupsi kuota haji

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
PN Jakarta tolak praperadilan korupsi haji

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Sholanke Dele

Kemarin

PN Jakarta Selatan menolak praperadilan tersangka korupsi kuota haji — Praperadilan korupsi haji ditolak

Putusan praperadilan di Jakarta memperkuat proses hukum KPK dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Asrul Azis Taba sah menurut hukum dalam sidang pada Senin, 6 Juli 2026.

Sorotan

Hakim Tunggal Praperadilan PN Jakarta Selatan menolak permohonan Asrul Azis Taba terkait status tersangka korupsi kuota haji pada 30 Maret 2026.
Pengadilan menilai KPK memiliki empat alat bukti sah dan menegaskan langkah penahanan Asrul (76) memenuhi syarat objektif, subjektif, dan formil.
Asrul diduga memberikan 406 ribu dollar U.S. kepada Gus Alex untuk keuntungan pengelolaan kuota haji tambahan, dengan KPK mendalami dugaan jual beli kuota melalui sejumlah biro travel.

Pertimbangan hukum atas status tersangka

Seperti diberitakan Kompas.com, Hakim Tunggal Praperadilan PN Jakarta Selatan I Ketut Darpawan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Asrul Azis Taba. Dalam amar putusannya, hakim juga membebankan biaya perkara nihil kepada pemohon.

Majelis menilai KPK telah memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebelum menetapkan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia, Kesthuri, itu sebagai tersangka. Berdasarkan fakta persidangan, penyidik bahkan mengantongi empat alat bukti sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti elektronik.

Hakim juga menyatakan dalil bahwa pemohon belum pernah diperiksa sebelum penetapan tersangka tidak terbukti. Dalam persidangan terungkap Asrul telah diperiksa sebagai saksi pada 1 September 2025 dan 23 Januari 2026, sebelum status tersangka ditetapkan pada 30 Maret 2026.

Dampak putusan bagi penanganan perkara haji

Selain status tersangka, pengadilan juga menilai penahanan terhadap Asrul yang berusia 76 tahun telah memenuhi syarat objektif, subjektif, dan formil sesuai ketentuan hukum. Hakim menyebut tidak terungkap fakta bahwa pemohon mengalami kesulitan mengakses layanan yang dibutuhkan selama proses penahanan, sehingga keberatan atas dasar usia tidak diterima.

Dengan rangkaian pertimbangan itu, pengadilan menyimpulkan tidak ada unsur kesewenang-wenangan dalam langkah KPK menangani perkara tersebut. Putusan ini menjaga keberlanjutan proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang juga menjerat Ismail Adham.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan Asrul diduga memberikan 406 ribu dollar U.S. kepada Gus Alex untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan kuota haji tambahan. KPK juga mendalami dugaan praktik jual beli kuota haji tambahan melalui pemeriksaan terhadap sejumlah biro travel, sementara para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang gelombang OTT KPK yang menjerat sembilan kepala daerah sepanjang Januari hingga awal Juli 2026, kami mengulas bagaimana penindakan ini membongkar beragam modus korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Ulasan tersebut menyoroti pola yang berulang—seperti fee proyek, gratifikasi, dan pemerasan terkait perizinan—serta kaitannya dengan celah tata kelola dan tingginya biaya politik, yang pada akhirnya memperbesar risiko korupsi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?