OJK tindak lanjuti putusan MK soal opsi pencairan dana pensiun sukarela

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
OJK tindaklanjuti putusan MK dana pensiun

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

OJK tindak lanjuti putusan MK soal opsi pencairan dana pensiun sukarela — Opsi baru dana pensiun

Perubahan aturan manfaat dana pensiun sukarela membuka opsi pencairan sekaligus atau berkala bagi peserta tertentu dalam program Dana Pensiun Pemberi Kerja. Ruang lingkup putusan ini terbatas pada manfaat yang berasal dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan/atau uang penggantian hak, sehingga tidak berlaku untuk seluruh jenis manfaat pensiun.

Sorotan

Otoritas Jasa Keuangan akan menyesuaikan regulasi dan pelaksanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 139/PUU-XXIII/2025 dan No. 164/PUU-XXIII/2025 yang mengatur opsi pencairan manfaat pensiun sekaligus atau berkala.
Dana pensiun berpotensi menghadapi tantangan operasional dan likuiditas jika banyak peserta memilih pencairan manfaat sekaligus, sehingga perlu mengubah strategi pengelolaan aset dan investasi.
Pertumbuhan aset dana pensiun diperkirakan melambat atau menurun jika pola pencairan manfaat berubah, memaksa pergeseran alokasi aset ke instrumen likuid dan mengutamakan kesiapan likuiditas.

Penyesuaian aturan dan implementasi DPPK

Seperti dilaporkan KONTAN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 yang mengabulkan sebagian uji materi atas ketentuan pembayaran manfaat dana pensiun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan putusan itu pada pokoknya memberi pilihan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus maupun berkala bagi peserta, janda atau duda, maupun anak sebagai penerima manfaat, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

OJK menegaskan putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Namun, penerapannya masih memerlukan penyesuaian ketentuan pelaksanaan, termasuk perubahan Peraturan Dana Pensiun di masing-masing Dana Pensiun Pemberi Kerja karena mekanisme pembayaran manfaat selama ini mengacu pada aturan internal setiap dana pensiun.

Ogi mengatakan dana pensiun yang terdampak perlu mengevaluasi aspek operasional dan pengelolaan likuiditas seiring kemungkinan berubahnya pola pembayaran manfaat pensiun. OJK juga akan melakukan kajian dan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha dana pensiun.

Dampak likuiditas dan strategi investasi

Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, Bambang Sri Muljadi, menilai putusan MK itu berpotensi membawa dampak positif bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan, tetapi juga menambah tantangan pada pengelolaan aset jika lebih banyak peserta memilih pencairan sekaligus saat memasuki masa pensiun.

Menurut dia, pertumbuhan aset dana pensiun berpotensi melambat atau bahkan menurun apabila peserta secara luas menarik manfaat secara penuh dalam satu waktu. Kondisi itu juga dapat memengaruhi strategi investasi karena pengelola perlu menjaga ketersediaan likuiditas yang memadai untuk memenuhi pencairan dalam jumlah besar.

Akibatnya, dana pensiun cenderung menempatkan investasi pada instrumen yang lebih mudah dicairkan, sementara komposisi alokasi aset jangka pendek, menengah, dan panjang perlu ditata ulang agar kewajiban kepada peserta tetap terpenuhi. Bambang juga menekankan pentingnya literasi kepada peserta agar masyarakat memahami fungsi dana pensiun sebagai sumber penghasilan hari tua, serta konsekuensi dari memilih pencairan sekaligus dibandingkan pembayaran berkala.

Pengawasan OJK terhadap lembaga pembiayaan non-bank menjadi sorotan dalam artikel kami sebelumnya, ketika regulator menjatuhkan sanksi administratif kepada puluhan pelaku industri sepanjang Juni 2026, mulai dari multifinance hingga fintech P2P lending. Kami mencatat langkah ini menegaskan fokus OJK pada kepatuhan, tata kelola, dan kehati-hatian, termasuk dorongan penguatan manajemen risiko di tengah tekanan kualitas pembiayaan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?