DPR RI dalami independensi audit publik lewat kunjungan ANAO Australia
Penguatan tata kelola keuangan negara menjadi fokus pembahasan saat DPR RI menerima delegasi Australian National Audit Office di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 7 Juli 2026. Pertemuan itu menyoroti praktik Australia dalam menjaga independensi parlemen dan lembaga audit, sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama pengawasan publik antara Indonesia dan Australia.
Sorotan
- Puan Maharani membahas praktik Australia dalam menjaga independensi parlemen dan lembaga audit untuk memperkuat tata kelola tanpa mengurangi otonomi masing-masing.
- Dalam pertemuan 8 Juli 2026, BPK RI dan ANAO menyoroti penerapan prinsip value for money serta penguatan integritas untuk audit kinerja institusi publik.
- Kerja sama audit Indonesia-Australia dinilai penting menghadapi tantangan tata kelola publik seperti transformasi digital, adopsi kecerdasan artifisial, dan ancaman kejahatan keuangan lintas negara.
Agenda tata kelola dan independensi lembaga
Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kehormatan delegasi ANAO yang dipimpin Auditor-General for Australia Caralee McLiesh, didampingi rombongan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang dipimpin Ketua BPK RI Isma Yatun. Dalam keterangan resmi yang diterima pada 8 Juli 2026, Puan mengatakan DPR RI tertarik mempelajari praktik Australia mengenai bagaimana parlemen dan lembaga audit saling melengkapi untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi.Puan menegaskan independensi parlemen penting karena DPR RI memikul tanggung jawab konstitusional dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia juga menyatakan akuntabilitas publik menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara melalui integritas, transparansi, dan penggunaan anggaran yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Puan turut menyoroti pengalaman Australia dalam mengembangkan audit kinerja melalui penerapan prinsip value for money, atau VFM, serta penguatan integritas institusi publik. Di Australia, prinsip tersebut digunakan untuk mengoptimalkan keseimbangan faktor finansial dan nonfinansial, termasuk kesesuaian peruntukan, ketahanan kualitas jangka panjang, dan risiko.
Dorongan kolaborasi pengawasan Indonesia-Australia
Puan mengatakan lembaga pelayanan publik seperti BPK dan ANAO kini menghadapi tantangan tata kelola yang semakin kompleks. Tantangan itu mencakup transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial di sektor publik, ancaman keamanan siber, dan kompleksitas kejahatan keuangan lintas negara.Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pendekatan pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif, sehingga kerja sama antara lembaga keuangan negara Indonesia dan Australia perlu diperkuat. Ia juga menegaskan DPR RI terus mendorong agenda reformasi tata kelola di Indonesia, termasuk peningkatan kualitas belanja negara, penguatan integritas sektor publik, dan pembangunan institusi yang semakin tepercaya agar selaras dengan standar tata kelola internasional.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang surat Megawati yang menegaskan PDI-P sebagai partai penyeimbang, partai tersebut menyatakan tidak menempatkan diri sebagai oposisi dalam sistem presidensial Indonesia. Surat itu menekankan bahwa konstitusi tidak mengenal kategori oposisi/koalisi sebagai status ketatanegaraan, sehingga seluruh anggota DPR tetap wajib menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances.
Berita Public Administration Terbaru
- Forex
- Crypto