Investor dapur MBG tuntut kepastian operasional di Jakarta

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Investor tuntut operasional MBG

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Sholanke Dele

4 jam yang lalu

Investor dapur MBG tuntut kepastian operasional di Jakarta — Investor tuntut kepastian MBG

Aksi pendukung program Makan Bergizi Gratis di Jakarta Pusat menyoroti mandeknya operasional ribuan dapur MBG yang sudah dibangun investor. Massa menuntut pencabutan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi agar fasilitas yang disebut telah menyerap dana besar itu segera berjalan.

Sorotan

Moratorium pembangunan dapur MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menghambat operasional sekitar 6.000 dapur yang telah dibangun investor di berbagai wilayah.
Investasi yang tertahan akibat moratorium diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar per dapur, dengan total kerugian miliaran rupiah bagi investor.
Investor dan pelaku usaha masih menanggung biaya tetap seperti tagihan perbankan, gaji pekerja, serta listrik dan internet untuk dapur MBG yang belum beroperasi.

Tuntutan investor dan hambatan aksi

Seperti dilaporkan Kompas.com, massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung Makan Bergizi Gratis berkumpul di depan Kantor Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan sebelum bergerak menuju kantor pusat Badan Gizi Nasional di Jalan Kebon Sirih, Menteng. Rombongan berjalan memutar melewati Menara BSI, namun aparat kepolisian bernegosiasi agar aksi tetap dilakukan di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan dan tidak mendekati kantor BGN.

Saat massa tiba di depan Lapangan IRTI Monas, langkah mereka dihentikan oleh personel kepolisian yang berjaga di depan mobil komando. Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan juga ditutup selama unjuk rasa berlangsung.

Tuntutan utama massa diarahkan kepada BGN agar moratorium pembangunan dapur MBG, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, segera dicabut. Mereka menilai keputusan itu membuat ribuan dapur yang telah dibangun belum dapat beroperasi, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Dampak investasi yang tertahan

Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, Herwil Junaidi, mengatakan pembangunan dapur MBG dilakukan dengan dana pribadi investor. Menurut dia, moratorium membuat banyak pelaku usaha tetap menanggung beban biaya, mulai dari tagihan perbankan, kewajiban kepada pekerja, hingga biaya internet dan listrik untuk fasilitas yang belum berjalan.

Herwil memperkirakan biaya pembangunan satu dapur mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Dengan jumlah dapur yang disebut sekitar 6.000 unit, nilai investasi yang tertahan dinilai sangat besar dan kerugian disebut sudah mencapai miliaran rupiah.

Kekecewaan massa meningkat setelah mereka menunggu tanpa kepastian untuk bertemu perwakilan BGN. Sejumlah perwakilan sempat diantar menuju gedung BGN menggunakan mobil golf yang difasilitasi Polsek Gambir, tetapi di lapangan aksi tetap diwarnai saling dorong ketika massa berupaya mendekati kantor tersebut.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang moratorium pembangunan dapur MBG (SPPG), kami mengulas tekanan dari investor yang menilai penghentian sementara fasilitas baru membuat ribuan dapur belum bisa beroperasi dan memicu klaim kerugian besar. Kami juga memaparkan alasan BGN menahan pembangunan untuk pemerataan dan standarisasi, termasuk penyiapan skema efisiensi agar program tetap berjalan tanpa membebani APBN.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?