DPR desak kepastian status guru PPPK paruh waktu sebelum September 2026

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR desak kepastian guru PPPK

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

DPR desak kepastian status guru PPPK paruh waktu sebelum September 2026 — DPR desak status guru PPPK

Menjelang tenggat September 2026, status ribuan guru PPPK paruh waktu masih belum jelas di tengah pembahasan kebutuhan guru nasional dan rancangan anggaran pemerintah. Kondisi ini mendorong DPR meminta percepatan keputusan agar para guru tidak menghadapi risiko ketidakpastian kerja atau potensi dirumahkan.

Sorotan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak pemerintah tetapkan status guru PPPK paruh waktu sebelum September 2026 untuk mencegah persoalan ketenagakerjaan baru.
DPR memfasilitasi pertemuan Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional dengan kementerian agar solusi status PPPK paruh waktu segera tercapai secara terkoordinasi.
Pemerintah masih menghitung kebutuhan guru nasional sebagai basis rekrutmen dan penganggaran APBN 2027, dengan hasil ditunggu hingga akhir Juli 2026.

Desakan DPR dan tenggat keputusan

Sebagaimana dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak pemerintah segera menetapkan kejelasan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, atau PPPK, paruh waktu sebelum September 2026. Ia menyampaikan dorongan itu setelah menerima aspirasi dalam audiensi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.

Cucun mengatakan DPR memfasilitasi pertemuan antara perwakilan forum guru dengan kementerian dan lembaga terkait agar persoalan tersebut segera memperoleh solusi. Menurut dia, status guru PPPK paruh waktu tidak boleh dibiarkan menggantung setelah September karena dapat menimbulkan persoalan ketenagakerjaan baru.

Ia juga menekankan bahwa penanganan status PPPK perlu dilakukan secara terkoordinasi, terutama karena skema PPPK mencakup kategori penuh waktu dan paruh waktu. Dalam keterangannya, kebutuhan utama yang disampaikan para guru saat ini adalah kepastian bagi kelompok paruh waktu.

Dampak pada kebijakan guru dan anggaran 2027

Selain persoalan PPPK paruh waktu, Cucun menilai pemerintah perlu menyelesaikan masalah guru honorer secara menyeluruh dengan menyesuaikan kebutuhan guru di setiap daerah. Ia menyebut proses seleksi dan pengangkatan perlu diarahkan agar status honorer dapat diakhiri bila kebutuhan formasi sudah sesuai.

Menurut dia, pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan guru nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan rekrutmen dan penganggaran dalam APBN 2027. Hasil perhitungan itu disebut masih ditunggu hingga akhir Juli 2026, dan jika diputuskan rekrutmen perlu dilakukan segera, anggarannya harus disiapkan dalam perencanaan belanja tahun depan.

Bagi sektor pendidikan publik, kepastian status PPPK paruh waktu menjadi penting karena berpengaruh pada kontinuitas tenaga pengajar di daerah serta perencanaan fiskal pusat. Kejelasan keputusan sebelum September juga dapat mengurangi risiko gangguan operasional sekolah akibat ketidakpastian status kerja guru.

Dalam ulasan kami sebelumnya tentang utang UPSL pemerintah kepada PT Taspen, perusahaan menekankan bahwa tunggakan Rp 25,8 triliun dan belum jelasnya skema pelunasan menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan program jaminan sosial ASN di tengah rasio klaim yang tinggi. Kami juga menyoroti kebutuhan regulasi turunan UU ASN, termasuk kepastian posisi Taspen sebagai pengelola serta aturan program pensiun dan jaminan hari tua bagi PPPK, mencakup skema iuran dan mekanisme pendanaannya.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?