KPK bawa Bupati Sukoharjo ke Jakarta dalam OTT dugaan pemerasan
Operasi tangkap tangan KPK di Soloraya memperluas penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Jumat pagi. Bupati Sukoharjo Etik Suryani termasuk pihak yang dibawa ke Jakarta setelah pemeriksaan awal di Polresta Surakarta bersama empat orang lainnya.
Sorotan
- KPK menangkap lima orang, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dalam OTT dugaan pemerasan pada Kamis malam di Soloraya, Jawa Tengah.
- Para tersangka menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta sebelum dipindah ke Jakarta pada Jumat pagi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- KPK belum merinci jumlah total pihak yang diamankan atau barang bukti yang disita, sementara kasus ini dikhawatirkan mengganggu jalannya pemerintahan di Sukoharjo.
Pemeriksaan lanjutan usai OTT Soloraya
Seperti dilaporkan Kompas.com, KPK mengamankan lima orang dalam OTT yang berlangsung sejak Kamis malam di wilayah Soloraya, Jawa Tengah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan para pihak lebih dulu menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta sebelum dibawa ke Jakarta pada Jumat pagi untuk pemeriksaan lebih lanjut.Budi menyatakan OTT yang menjerat Etik Suryani berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Pernyataan itu menjadi penjelasan awal KPK mengenai arah perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Dampak awal bagi pemerintahan daerah
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan Bupati Sukoharjo dalam rangkaian OTT itu. Namun, hingga Jumat pagi, KPK belum mengungkapkan secara rinci perkara korupsi yang menjerat Etik Suryani.KPK juga belum memerinci jumlah pihak yang diamankan selain lima orang yang disebut sebelumnya, maupun barang bukti yang disita dalam operasi tersebut. Perkembangan kasus ini berpotensi memengaruhi jalannya pemerintahan daerah di Sukoharjo sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan di Jakarta.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang penahanan eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono, kami mengulas langkah KPK yang menahan tersangka kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di Setjen MPR RI. KPK memaparkan dugaan penerimaan fee, aliran dana melalui rekening nominee, serta pemberian akun trading dengan total nilai yang disebut mencapai sekitar Rp30 miliar, yang kemudian menjadi dasar sangkaan pelanggaran Pasal 12B UU Tipikor.
Berita Retirement Policies Terbaru
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
