LPSK menolak status justice collaborator Sony Sonjaya dalam kasus korupsi MBG
Permohonan status justice collaborator dari tersangka dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis, Sony Sonjaya, ditolak setelah LPSK menilai syarat utama belum terpenuhi. Penilaian itu mencakup belum adanya komitmen pengembalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta ketiadaan informasi penting mengenai pihak lain yang lebih besar.
Sorotan
- LPSK menolak permohonan status justice collaborator Sony Sonjaya dalam kasus korupsi MBG, mempersempit peluangnya mendapat perlindungan hukum.
- Permohonan yang telah dilengkapi syarat juga sebelumnya ditolak Kejaksaan Agung, karena Sony dinilai sebagai pelaku utama dan belum mengakui perbuatannya.
- Proses hukum dugaan korupsi program MBG tetap berjalan tanpa pengakuan status justice collaborator bagi Sony Sonjaya dari dua lembaga terkait.
Dampak hukum bagi penanganan kasus MBG
Menurut Kompas, penolakan ini mempersempit jalur pembelaan Sony untuk memperoleh perlindungan sebagai saksi pelaku dalam perkara korupsi MBG. Dalam praktik penanganan perkara korupsi, status justice collaborator biasanya menuntut kontribusi signifikan bagi pengungkapan pelaku lain yang lebih besar serta sikap kooperatif, termasuk pengakuan peran dan komitmen pemulihan aset.Sebelumnya, tim kuasa hukum Sony tetap mengajukan permohonan ke LPSK meski permohonan serupa telah ditolak Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyatakan persyaratan telah dilengkapi dan berharap perlindungan dapat diberikan kepada Sony beserta keluarganya apabila ia memberikan keterangan tentang dugaan keterlibatan pihak lain.
Kejaksaan Agung sebelumnya juga menilai Sony sebagai pelaku utama dan menyebut ia belum mengakui perbuatan sebagaimana yang disangkakan. Dengan penolakan dari dua lembaga tersebut, proses hukum kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG kini tetap bergerak tanpa pengakuan status justice collaborator bagi Sony Sonjaya.
Dalam ulasan kami sebelumnya tentang lemahnya pemulihan aset dalam perkara korupsi, kami menyoroti bahwa hukuman penjara dan denda kerap tidak sebanding dengan kerugian negara sehingga manfaat ekonomi kejahatan masih tersisa. Artikel itu juga menekankan pentingnya instrumen perampasan aset yang efektif dan berkeadilan agar efek jera meningkat serta ruang menikmati hasil korupsi setelah vonis dapat ditekan.
- Forex
- Crypto