Komisi VIII DPR setujui pencairan uang muka Rp4 triliun untuk layanan haji 2027

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR setujui pencairan uang muka haji 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ciaran Ryan

16 jam yang lalu

Komisi VIII DPR setujui pencairan uang muka Rp4 triliun untuk layanan haji 2027 — DPR setujui uang muka haji

Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi memasuki tahap pendanaan awal setelah Komisi VIII DPR RI menyetujui pencairan uang muka sekitar Rp4 triliun. Dana itu dialokasikan untuk biaya tenda serta paket layanan dasar, termasuk visa, dan disebut tidak menambah total kebutuhan pendanaan haji 2027.

Sorotan

Komisi VIII DPR menyetujui pencairan uang muka Rp4,01 triliun untuk layanan haji 2027 pada rapat bersama Menteri Haji, 14 Juli 2026.
Uang muka mencakup biaya tenda sebesar Rp808,3 miliar dan paket layanan dasar serta visa sebesar Rp3,19 triliun untuk kebutuhan haji 2027.
Pembayaran uang muka diperlukan agar Indonesia memenuhi tenggat Arab Saudi, mempertahankan lokasi tenda dan menjaga kualitas layanan jemaah tanpa menaikkan kebutuhan dana 2027.

Rincian persetujuan dan kebutuhan pembayaran

Seperti dilaporkan Kompas.com, keputusan itu diambil dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan komisi menyetujui kebutuhan transfer uang muka terkait biaya tenda sebesar 858.743.189 riyal Arab Saudi dan 64 halalah, setara Rp4.007.471.080.797. Persetujuan tersebut menjadi tindak lanjut atas permohonan Menteri Haji dan Umrah RI M Irfan Yusuf agar dana uang muka penyelenggaraan haji 2027 segera dicairkan.

M Irfan Yusuf menjelaskan kebutuhan dana itu terdiri dari biaya tenda sebesar 173.207.789,64 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp808,3 miliar, serta biaya paket layanan dasar dan visa sebesar 685.535.400 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp3,19 triliun.

Dampak pada persiapan layanan jemaah Indonesia

Menurut M Irfan Yusuf, pembayaran uang muka diperlukan untuk memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi dalam proses persiapan penyelenggaraan haji 2027. Langkah itu juga dibutuhkan agar Indonesia dapat mempertahankan lokasi tenda yang digunakan pada musim haji sebelumnya sekaligus menjaga kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.

Ia juga memastikan uang muka tersebut nantinya diperhitungkan sebagai pengurang kebutuhan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berikutnya. Dengan skema itu, pencairan dana muka ini tidak menambah total kebutuhan pendanaan penyelenggaraan haji 2027.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang usulan penggunaan nilai manfaat dana haji untuk pembiayaan Haji 2027, kami membahas besarnya porsi subsidi per jemaah yang memicu perdebatan soal keberlanjutan pendanaan. Kami juga menyoroti kekhawatiran bahwa pemakaian nilai manfaat yang bersumber dari setoran calon jemaah berikutnya dapat menimbulkan isu keadilan bagi mereka yang masih menunggu, serta dorongan agar nilai manfaat lebih diarahkan untuk pembinaan dan edukasi selama masa tunggu.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?