MBG Watch desak penghentian program Makan Bergizi Gratis untuk evaluasi total

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
MBG Watch desak evaluasi MBG

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Parshwa Turakhiya

16.07.2026

MBG Watch desak penghentian program Makan Bergizi Gratis untuk evaluasi total — Desakan evaluasi MBG Gratis

Desakan terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis menguat dalam rapat dengan DPR di tengah sorotan atas manfaat, perencanaan, dan pengawasan program tersebut. Koalisi masyarakat sipil MBG Watch menilai penghentian sementara perlu dilakukan agar evaluasi menyeluruh bisa dijalankan sebelum program dilanjutkan.

Sorotan

MBG Watch mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis dalam Rapat Komisi IX DPR pada 15 Juli 2026 untuk evaluasi total tata kelola.
MBG Watch menyoroti potensi konflik kepentingan, minimnya studi kelayakan, serta risiko korupsi karena Badan Gizi Nasional mengelola anggaran besar sejak dibentuk pada Agustus 2024.
Badan Gizi Nasional dikritik tidak transparan, belum merespons lima surat permintaan informasi selama 2024-2025, dan belum menyerahkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi.

Sorotan tata kelola dalam rapat DPR

Seperti dilaporkan Kompas.com, MBG Watch menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Kamis, 15 Juli 2026, bahwa program Makan Bergizi Gratis perlu dihentikan untuk membuka jalan bagi evaluasi total. Anggota MBG Watch, Agus Sarwono, mengatakan tidak ada alasan yang cukup kuat untuk melanjutkan program itu dalam kondisi saat ini.

MBG Watch, koalisi masyarakat yang mengadvokasi kebijakan pelaksanaan MBG, menyatakan sejak awal telah memprediksi munculnya konflik kepentingan. Menurut Agus, praktik jual beli Satuan Pelayanan Pangan Gizi melibatkan berbagai kelompok kepentingan, mulai dari aparat keamanan, partai politik, hingga tim pemenangan.

Ia juga menyoroti ketiadaan studi landasan dan studi kelayakan yang jelas untuk program tersebut. Selain persoalan perencanaan, Agus menilai risiko korupsi menjadi besar karena Badan Gizi Nasional merupakan lembaga baru yang dibentuk pada Agustus 2024 melalui Peraturan Presiden untuk mengelola anggaran yang besar.

Tekanan pada transparansi dan dampak kebijakan

Menurut Agus, kekhawatiran itu makin besar setelah muncul kasus hukum yang melibatkan petinggi lembaga tersebut. Ia menilai kehadiran Badan Gizi Nasional ke KPK beberapa waktu lalu hanya bersifat seremonial dalam kerangka pencegahan korupsi.

MBG Watch juga mengkritik sikap Badan Gizi Nasional yang dinilai tidak transparan dan tertutup terhadap masukan publik. Koalisi itu mengaku telah lima kali berkirim surat sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025 untuk meminta informasi dan mengundang diskusi, tetapi tidak memperoleh respons.

Selain itu, Agus mengatakan hingga saat ini Badan Gizi Nasional belum melakukan submit terhadap Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia. Berdasarkan rangkaian persoalan tersebut, MBG Watch meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan refleksi mendalam atas asas manfaat program bagi masyarakat luas dan mendorong Komisi IX DPR RI mengambil sikap tegas terhadap kelanjutan MBG.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Komisi IX DPR RI, dibahas dorongan agar program MBG dievaluasi lebih rinci karena belum memiliki peta jalan yang jelas di tengah anggaran yang besar. Artikel itu juga menyoroti perlunya rekomendasi komprehensif untuk arah pelaksanaan MBG ke depan, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat agar lebih tepat guna.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?