DPR dorong Kementerian PPMI perluas penempatan kerja luar negeri di tengah lonjakan PHK

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR dorong perluasan kerja luar negeri

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

17.07.2026

DPR dorong Kementerian PPMI perluas penempatan kerja luar negeri di tengah lonjakan PHK — DPR dorong kerja luar negeri

Tekanan pemutusan hubungan kerja di Indonesia mendorong pembahasan baru soal penyerapan tenaga kerja ke pasar internasional. Dalam rapat Komisi IX DPR di Jakarta pada Jumat, seorang anggota dewan mendesak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memperkuat penyaluran WNI yang terdampak PHK ke lowongan kerja di luar negeri.

Sorotan

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem, Irma Chaniago, mendesak Menteri PPMI aktif memperluas penempatan kerja luar negeri untuk atasi lonjakan PHK domestik.
Kementerian PPMI didorong membangun komunikasi lebih intensif dengan atase ketenagakerjaan dan duta besar guna memetakan lowongan di berbagai negara, seperti Serbia.
Desakan kebijakan menekankan perlindungan pekerja migran harus difokuskan pada ekspansi akses kerja luar negeri bagi korban PHK, bukan sekadar tata kelola administrasi.

Desakan DPR dalam rapat kerja

Seperti dilaporkan Kompas.com, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem, Irma Chaniago, meminta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, agar lebih aktif mengantar WNI bekerja ke luar negeri sebagai respons atas PHK yang disebut berlangsung luar biasa di dalam negeri. Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat Komisi IX DPR bersama Menteri PPMI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 17/7/2026.

Irma menyatakan pekerja yang terkena PHK dapat menjadi prioritas penempatan kerja ke luar negeri. Menurut dia, kementerian perlu membangun komunikasi yang efektif dengan atase ketenagakerjaan dan para duta besar untuk memetakan serta mengisi lowongan yang tersedia di berbagai negara.

Ia juga menyinggung pengalaman kunjungan kerja Komisi IX DPR ke luar negeri, yang menurutnya menunjukkan adanya peluang kerja yang dapat diisi tenaga kerja Indonesia. Irma mencontohkan Serbia sebagai salah satu lokasi yang memiliki lowongan, seraya menekankan bahwa peluang berskala kecil tetap perlu dimanfaatkan dan tidak harus menunggu kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dampak bagi kebijakan tenaga kerja

Desakan tersebut menegaskan dorongan agar kebijakan perlindungan pekerja migran tidak hanya berfokus pada tata kelola administrasi, tetapi juga pada perluasan akses kerja bagi warga yang kehilangan pekerjaan di dalam negeri. Dalam konteks tekanan pasar kerja saat ini, penempatan ke luar negeri diposisikan sebagai salah satu saluran untuk meredam dampak PHK terhadap rumah tangga pekerja.

Irma juga menyatakan laporan kementerian mengenai raihan opini WTP dari BPK pada 2025 bukan hal yang paling utama dalam rapat tersebut. Baginya, yang lebih penting adalah langkah operasional kementerian dalam membuka akses pekerjaan bagi warga Indonesia, khususnya mereka yang sudah terdampak PHK.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Pertanian untuk laporan keuangan 2025, kami mengulas apresiasi Komisi IV DPR sekaligus penekanan agar belanja negara tidak berhenti pada kepatuhan administratif. DPR menyoroti pentingnya anggaran Kementan diterjemahkan menjadi dampak nyata bagi produksi pangan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani, di tengah penguatan penerimaan, realisasi belanja, serta aset kementerian.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?