Kementan pertahankan opini WTP, DPR dorong anggaran lebih berdampak bagi petani

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kementan raih WTP, DPR dorong dampak

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Parshwa Turakhiya

17.07.2026

Kementan pertahankan opini WTP, DPR dorong anggaran lebih berdampak bagi petani — WTP Kementan, DPR dorong aksi

Dukungan politik terhadap tata kelola anggaran Kementerian Pertanian menguat setelah kementerian itu kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Apresiasi dari Komisi IV DPR RI juga disertai penekanan agar belanja negara tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi mendorong produksi pangan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani.

Sorotan

Pendapatan Kementerian Pertanian naik 43,79 persen menjadi Rp501 miliar dan meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Realisasi belanja Kementan tahun 2025 mencapai Rp25,09 triliun, dengan total aset tembus Rp86,16 triliun dan ekuitas Rp83,39 triliun naik 5,9 persen year-on-year.
DPR dorong anggaran Kementan lebih berdampak langsung bagi petani dan produksi pangan, mendukung program swasembada dan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Apresiasi DPR atas kinerja keuangan Kementan

Seperti disampaikan Kementerian Pertanian, apresiasi itu muncul dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Rabu, 15 Juli, saat pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2027.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ketut Suhendra, memuji konsistensi Kementan dalam mempertahankan opini WTP. Ia menilai capaian itu mencerminkan penguatan sistem pengelolaan keuangan dan pengawasan internal yang menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Habibur Rochman, mengatakan keberhasilan Kementan juga terlihat dari kenaikan penerimaan negara. Ia menyebut pendapatan kementerian meningkat 43,79 persen menjadi Rp501 miliar, bersamaan dengan kembali diperolehnya opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Apresiasi serupa datang dari Adrianus dari Fraksi Partai Golkar dan Endang Setyawati dari Fraksi Partai Gerindra. Keduanya menilai opini WTP menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dampak anggaran bagi sektor pangan dan petani

Komisi IV DPR RI menyatakan capaian itu perlu dipertahankan sebagai fondasi untuk meningkatkan kinerja Kementan, baik dalam pengelolaan keuangan negara maupun pelaksanaan program strategis yang berdampak langsung pada produksi pangan dan kesejahteraan petani. DPR juga menegaskan dukungan terhadap penguatan reformasi birokrasi, efektivitas penggunaan anggaran, dan integritas pengelolaan keuangan negara untuk mendukung swasembada pangan dan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan opini WTP merupakan hasil kerja seluruh jajaran kementerian dalam memastikan anggaran negara dipakai secara tepat sasaran untuk memperkuat sektor pertanian nasional. Ia menegaskan manfaat anggaran bagi petani, peningkatan produksi pangan, penguatan ketahanan pangan, dan pencapaian swasembada pangan menjadi ukuran utama di balik capaian tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan 2025, realisasi pendapatan Kementan mencapai Rp501 miliar, sementara realisasi belanja mencapai Rp25,09 triliun. Kenaikan pendapatan terutama berasal dari peningkatan penjualan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku, PMK, serta penerimaan kembali belanja tahun anggaran sebelumnya.

Posisi keuangan kementerian juga menguat hingga 31 Desember 2025, dengan total aset Rp86,16 triliun dan ekuitas Rp83,39 triliun, naik 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bagi sektor pertanian, penguatan neraca dan disiplin anggaran ini memberi ruang yang lebih besar bagi kesinambungan program pemerintah yang menyasar produktivitas pangan nasional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang percepatan implementasi sistem Pertanian Modern PM-AAS, kami membahas langkah Kementerian Pertanian mendorong modernisasi budidaya padi di lahan irigasi untuk menaikkan produktivitas sekaligus pendapatan petani. Uji coba dua tahun disebut menunjukkan potensi hasil 9–12 ton per hektare dan proyeksi tambahan produksi beras nasional jika diterapkan lebih luas, sehingga menjadi salah satu tumpuan menuju swasembada pangan berkelanjutan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?